Temui Jokowi, Wali NAD Tagih Janji Negara soal Tanah untuk Eks Kombatan GAM

Kompas.com - 13/02/2020, 21:18 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua kiri) bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kedua kanan) dan Muzakir Manaf (kanan) memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua kiri) bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kedua kanan) dan Muzakir Manaf (kanan) memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD) Malik Mahmud Al Haythar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Malik menyampaikan sejumlah nota kesepahaman yang belum dijalankan negara kepada para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berupa pembagian tanah.

"Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik seusai pertemuan.

Baca juga: Ulang Tahun GAM, Bendera Bulan Bintang Sempat Berkibar di Lhokseumawe

"Di antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," lanjut dia.

Selain itu, Malik juga membahas persoalan investasi dengan Jokowi. Ia mengatakan, masih ada kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh terkait investasi.

Ia menilai permasalahan tersebut harus segera diselesaikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.

Baca juga: Panglima Militer AD Thailand Kunjungi Aceh, Puji Penanganan Indonesia soal Konflik GAM

Ia menambahkan, respons yang diberikan Jokowi dalam pertemuan tersebut sangat positif. Bahkan, rencananya Jokowi akan mengunjungi Aceh pada 22 Februari.

"Saya dengar begitu. Tanggal 22 (ke Aceh). Saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama. Mungkin tiga bulan sekali (berkomunikasi) untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X