Hari Ini, Kemenkumham Umumkan Hasil Investigasi Kasus Harun Masiku

Kompas.com - 19/02/2020, 08:21 WIB
Konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan hasil investigasi tim gabungan terkait simpang siurnya informasi kedatangan eks caleg PDI-P Harun Masiku, Rabu (19/2/2020) ini.

Keberadaan Harun Masiku sempat menjadi polemik lantaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham terlambat menginformasikan bahwa Harun telah tiba di Indonesia, padahal Harun merupakan buronan KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu.

"Betul, Mas (hari ini pengumuman hasil investigasi tim gabungan)," kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nursaleh kepada Kompas.com.

Baca juga: Soal Hasil Investigasi Data Imigrasi Harun Masiku, Yasonna: Jelas Ada yang Tidak Benar

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, hasil investigasi akan diumumkan lewat konferensi pers yang digelar pada Rabu siang nanti di Kantor Kemenkumham.

Kemenkumham membentuk tim gabungan independen untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku yang dikabarkan sudah kembali dari Singapura ke Indonesia.

"Menindaklanjuti situasi yang berkembang akhir-akhir ini dan menimbulkan berbagai asumsi dari adanya kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan saat ini berstatus DPO, dengan ini Inspektorat Jenderal akan membentuk tim gabungan yang bersifat independen," kata Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting dalam konferensi pers di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Tim gabungan terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Direktorat Siber Bareskrim Polri, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Ombudsman RI.

Namun, belakangan Ombudsman menyatakan tidak akan bergabung dengan tim tersebut karena Ombudsman merasa sebagai lembaga pengawas yang tidak dapat bergabung dalam tim bentukan pemerintah.

Baca juga: KPK Duga Harun Masiku Sudah Tak Gunakan Telepon Genggam

Jhoni menyebutkan, tim ini dibentuk untuk mengungkap fakta mengenai masuknya Harun dari Singapura ke Indonesia.

"Untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X