Soal Hasil Investigasi Data Imigrasi Harun Masiku, Yasonna: Jelas Ada yang Tidak Benar

Kompas.com - 17/02/2020, 21:28 WIB
Menkumham Yasonna Laoly di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menkumham Yasonna Laoly di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya segera mengumumkan hasil investigasi data imigrasi terkait keberadaan Harun Masiku yang sempat terlambat masuk ke server Ditjen Imigrasi.

"Nanti dalam waktu dekat diumumkan oleh tim. Mungkin satu dua hari," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020)0

Saat ditanya apakah ditemukan indikasi yang kuat terkait dugaan penyelewengan dalam proses pelaporan data Imigrasi, Yasonna membenarkan.

"Jelas ada yang tidak benar," kata dia.

Baca juga: KPK Duga Harun Masiku Sudah Tak Gunakan Telepon Genggam

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan membentuk tim gabungan independen untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku yang dikabarkan sudah kembali dari Singapura ke Indonesia itu. 

Adapun Harun merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keberadaan politikus PDI-P itu misterius.

Ia bahkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Menindaklanjuti situasi yang berkembang akhir-akhir ini dan menimbulkan berbagai asumsi dari adanya kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan saat ini berstatus DPO, dengan ini Inspektorat Jenderal akan membentuk tim gabungan yang bersifat independen," kata Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting dalam konferensi pers di Gedung Kemenkuham, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Tim gabungan terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Direktorat Siber Kaareskrim Polri, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Ombudsman RI.

Jhoni menyebut, tim ini dibentuk untuk mengungkap fakta mengenai masuknya Harun dari Singapura ke Indonesia.

"Untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia," kata dia.

Baca juga: Harun Masiku Sebulan Lebih Buron, ICW: Lima Pimpinan KPK Pantas Disalahkan!

Penyelidikan terhadap keberadaan Harun Masiku rencananya dimulai pada Senin (27/1/2020), segera setelah Kemenkuham menyelesaikan urusan administrasi penyelidikan tim gabungan.

Jhoni mengatakan, tim akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan penyelidikan selesai secepatnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Nasional
Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Nasional
Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Nasional
Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Minta Warga DKI Jakarta Patuhi Aturan PSBB

Pemerintah Minta Warga DKI Jakarta Patuhi Aturan PSBB

Nasional
Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
YLBHI: Situasi Krisis Justru Membutuhkan Suara Kritis

YLBHI: Situasi Krisis Justru Membutuhkan Suara Kritis

Nasional
ICJR Nilai Polisi Jadikan Pandemi Covid-19 Bungkam Kebebasan Berpendapat

ICJR Nilai Polisi Jadikan Pandemi Covid-19 Bungkam Kebebasan Berpendapat

Nasional
Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X