KPK Duga Harun Masiku Sudah Tak Gunakan Telepon Genggam

Kompas.com - 14/02/2020, 18:34 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata menduga eks caleg PDI-P Harun Masiku sudah tidak menggunakan telepon genggam dalam pelariannya dari KPK.

Alex mengatakan, Harun diduga tidak menggunakan telepon genggam supaya tidak dapat terlacak oleh penyidik yang memburunya.

"Dengan pengetahuan yang bersangkutan berkaitan dengan teknologi itu, kan dia tau bahwa ponsel saya ini bisa dilacak di mana saja, apalagi dengan GPS itu. Saya yakin dia juga sudah enggak pakai ponsel," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Buru Harun Masiku, KPK Seharusnya Bisa Kerja Sama dengan Intelijen Polri

Alex menegaskan, meskipun Harun sulit dilacak, penyidik tetap berupaya keras mengejar tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR itu.

Salah satu cara yang dilakukan, kata Alex, ialah dengan mendekati orang-orang yang diduga sempat berkomunikasi dengan Harun.

"Kita identifikasi siapa sih orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, apakah kita akan menyadap dan sebagainya, itu menjadi ranah penyidik," kata Alex.

Alex pun enggan berkomentar saat ditanya masa pencarian Harun Masiku yang sudah satu bulan lebih dianggap terlalu lama.

Ia juga tak mau berspekulasi soal kemungkinan Harun telah dihilangkan atau justru meninggal dunia.

"Jangan bicara kemungkinan, kita bicara fakta. Fakta sampai dengan sekarang, KPK belum mendapatkan dan menemukan yang bersangkutan," ujar Alex.

Harun berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggot DPR yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Baca juga: Harun Masiku Sebulan Lebih Buron, ICW: Lima Pimpinan KPK Pantas Disalahkan!

Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, Harun tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020) lalu.

Dalam kasus ini, Wahyu diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X