BPS Jamin Keamanan Data Pribadi saat Isi Sensus Secara Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan kemananan data pribadinya saat mengisi sensus penduduk secara online.

"Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh UU Nomor 16 Tahun 1997. BPS tidak mengeluarkan data individu. Data yang dipublikasikan bersifat agregat," kata Margo pada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: BPS Akui Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 Belum Sampai ke Akar Rumput

Margo menambahkan, saat mengisi data sensus secara online masyarakat diminta untuk membuat password yang hanya boleh diketahui oleh pribadi masing-masing atau pihak keluarga.

Sehingga, data yang diberikan masyarakat saat mengisi sensus online dijamin kemananannya.

"Betul (tidak usah khawatir) dijamin aman," ucap Margo.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Sebelumnya, dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020 survei Litbang Kompas menunjukan 51,5 persen responden lebih memilih didatangi petugas dalam pelaksanaan sensus penduduk.

Sementara itu, 25,8 persen responden memilih mengisi data secara daring.

Sebesar 22,3 persen responden mengaku tidak masalah sensus dilakukan secara daring atau didatangi petugas ke rumah, dan sisanya sebesar 0,4 persen menjawab tidak tahu.

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesuai karakteristik responden di 17 kota besar.