Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/02/2020, 13:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengakui publikasi penyelenggaraan sensus penduduk 2020 belum sampai pada tingkat masyarakat akar rumput.

Hal ini ia katakan terkait survei Litbang Kompas yang menyebut 60,9 persen masyarakat belum mengetahui adanya penyelenggaraan sensus penduduk pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020.

"Kami mengakui publisitas memang belum menyasar sampai ke akar rumput," kata Margo pada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Margo mengatakan BPS melakukan sosialisasi secara bertahap. Sosialiasasi pertama dilakukan untuk sensus penduduk secara online.

Kemudian baru dilakukan sosialisasi untuk sensus penduduk secara konvensional yang akan dilakukan pada Juli 2020.

"Tahap awal memang kita lakukan segmented menyasar ke target sensus penduduk online pemerintahan, kampus, sekolah, dan lain-lain dengan asumsi literasi internetnya bagus," ungkapnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

 

Ia pun menjelaskan alasan sosialisasi sensus penduduk secara online tidak dilakukan untuk semua kalangan masyarakat.

Semua itu, kata dia, disebabkan literasi teknologi masyarakat yang belum merata.

"Angka (survei) tersebut wajar kalau yang disurvei adalah masyarakat umum dan bukan yang segmented seperti yang jelaskan tadi," ucap Margo.

Baca juga: Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

 

Kendati demikian, Margo menegaskan pihaknya sudah melakukan berbagai macam jenis sosialisasi sensus penduduk ke masyarkat.

Di antaranya melalui media massa seperti TV, radio, media cetak, media online, bioskop, media luar ruang dan sarana transportasi.

Kemudian, melalui BPS Goes to Campus, dan car free day. Serta sosialisasi melalui media online seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter.

Sebelumnya, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat tentang pengetahuan masyarakat terkait informasi adanya sensus penduduk yang dilakukan pada 15 Februari hingga Maret 2020.

Dilansir dari Harian Kompas edisi 17 Februari 2020, sebanyak 60,9 persen responden tidak tahu akan diadakan sensus penduduk.

Jajak pendapat ini dilakukan sejak 12 hingga 13 Februari 2020 dengan metode jajak pendapat melalui telepon.

Baca juga: Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 530 berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara bertingkat di 17 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Banda Aceh, Padang, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan jajak pendapat 95 persen dengan nirpencuplikan kurang lebih 4,3 persen.

Meski demikian, kesalahan pencuplikan bisa saja terjadi. Hasil jajak pendapat ini mencerminkan pendapat masyarakat sesyai karakteristik responden di 17 kota besar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

Nasional
RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com