Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Anies Dituding Bohongi Publik | Top 10 Menteri Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/02/2020, 06:20 WIB
Dani Prabowo,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Dengan belum adanya rekomendasi dari TACB, Prasetyo pun meminta Pemprov DKI membatalkan gelaran Formula E di kawasan Monas. Ia merekomendasikan ajang tersebut dipindah ke Ancol.

Diberitakan, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta Mundardjito mengatakan, TACB tidak pernah mengeluarkan rekomendasi soal penyelenggaraan Formula E 2020 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Mundardjito menyatakan tidak mengetahui surat rekomendasi yang dimaksud Anies.

"Saya enggak tahu, kami enggak bikin (rekomendasi), saya ketuanya kan," ujar Mundardjito saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ancam Tak Setujui Anggaran Formula E

Mundardjito berujar, TACB DKI Jakarta tidak pernah melakukan kajian soal penyelenggaraan Formula E di area Monas yang merupakan kawasan cagar budaya.

Karena itu, dia tidak bisa menilai rencana penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut di kawasan Monas.

Di lain pihak, Anies enggan menanggapi secara gamblang pernyataan Mundardjito itu.

Baca juga: Dinas Kebudayaan DKI Akui Terbitkan Surat Rekomendasi Formula E di Monas

Anies justru mengalihkan pertanyaan dengan memberikan pernyataan berupa apresiasi kepada Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Begini saja, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Komrah (Komisi Pengarah) yang telah memberikan persetujuan sehingga Formula E bisa dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional," ucap Anies di depan Balai Agung, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

2. Top 10 jajaran menteri Jokowi-Ma'ruf

Mayoritas menteri yang menduduki posisi ini berasal dari kalangan profesional. Publik mengapresiasi kinerja mereka dengan memberikan persepsi kinerja yang dianggap memuaskan.

Baca juga: Kasih Rekomendasi Penggunaan Monas untuk Formula E, TSP: Yang Penting Dipulihkan

Alvara Research sendiri menggunakan skala hingga enam tingkatan, yaitu skala 1 menyatakan sangat tidak puas, sedangkan skala 6 berarti sangat puas sekali.

Riset dilakukan terhadap 1.000 responden di 13 provinsi dengan metode multistage random sampling.

Survei yang dilaksanakan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 ini memiliki margin of error 3,16 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Demi Formula E, Benarkah Pemprov DKI Terobos Regulasi?

“Menteri-menteri dari kalangan profesional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti dengan hampir semua 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan profesional," papar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).

Ia menambahkan, kebijakan bersih-bersih BUMN yang banyak didukung publik mendapat apresiasi tinggi dengan menempatkan Erick Thohir sebagai menteri yang mendapat kepuasan tertinggi.

"Kemudian diikuti oleh Nadiem Makarim melalui penghapusan Ujian Nasional. Sementara Sri Mulyani mendapat apresiasi publik dengan kemampuannya menjaga keuangan RI, hingga masuk ke dalam 3 besar menteri dengan kepuasan publik tertinggi," ujar Hasanuddin.

Baca juga: Ini Daftar Menteri yang Masuk Top 10 Versi Alvara Research

Berikut daftar 10 menteri berkinerja terbaik:

  1. Menteri BUMN Erick Thohir (4,02)
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (3,95)
  3. Menteri Keuangan Sri Mulyani (3,94)
  4. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (3,91)
  5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (3,88)
  6. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (3,88).
  7. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (3,86)
  8. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro (3,85)
  9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (3,85)
  10. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (3,84).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com