Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/02/2020, 21:32 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Jumat (14/2/2020) besok.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri berharap, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bisa memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

"Betul, sesuai jadwal dan merupakan saat itu adalah konfirmasi ya dari Zulhas untuk hadir, kami masih meyakini bahwa besok beliau akan kooperatif hadir," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Kasus Alih Fungsi Hutan, KPK Panggil Zulkifli Hasan

Ali menuturkan, pemanggilan besok merupakan pemanggilan yang dijadwalkan atas permintaan Zulkifli setelah tidak hadir ketika dipanggil pada Kamis (6/2/2020).

"Saya ulangi kami masih meyakini bahwa sesuai dengan komitmennya untuk hadir pada pemeriksaan besok tanggal 14 Februari 2020," ujar Zulkifli.

Adapun Zulkifli akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Riau.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Zulkifli pada Kamis (16/1/2020) lalu namun Zulkifli tidak hadir tanpa memberi konfirmasi kepada KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka dalam pengembangan kasus alih fungsi hutan di Riau.

KPK juga menjerat Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group, Surya Damadi sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan yang dilakukan KPK dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014.

Saat itu, KPK mengamankan uang dengan nilai total Rp 2 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah.

KPK saat itu menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung yang keduanya telah divonis bersalah atas kasus ini.

Dalam kasus ini, Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sejumlah Rp 8 miliar melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Annas kemudian menginstruksikan bawahannya di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh Suheri dan Surya dalam peta lampiran surat gubernur.

Suheri diduga menyerahkan uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar melalui Gulat ke Annas Maamun. Uang itu diduga terkait kepentingan PT Palma Satu.

Baca juga: KPK Panggil Lagi Zulkifli Hasan

Perusahaan ini tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas sahamnya dimiliki Darmex Agro.

"SUD (Surya) diduga beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri) merupakan komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers pada Senin (29/4/2019) lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Nasional
Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Nasional
Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Nasional
Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Nasional
Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Nasional
Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Nasional
KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Nasional
Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Nasional
Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Nasional
Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Nasional
Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib 'Reshuffle' Rabu Pon ?

Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib "Reshuffle" Rabu Pon ?

Nasional
Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Nasional
Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.