PKS Minta Partai Koalisi Jokowi Obyektif Melihat Kebutuhan Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 13/02/2020, 16:24 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera  Sohibul Iman terus berupaya agar partai-partai koalisi pemerintah di DPR ikut mendukung usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

Ia meminta partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo untuk jernih melihat kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

"Jelas mereka (partai koalisi pemerintah) menolak. Ya enggak ada masalah," kata Sohibul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Politik begitu, sebagai bagian pemerintah masa dukung kami? Tapi tentu kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita melihat secara objektif," ujar Sohibul Iman.

Baca juga: Sebut PAN Dukung Pansus Jiwasraya, PKS Singgung Janji Zulkifli Hasan

Menurut Sohibul Iman, Pansus Jiwasraya akan membantu pemerintah dalam pengusutan kasus.

Sohibul mengatakan, pemerintah terkesan menutup-nutupi pengusutan kasus Jiwasraya jika hanya menyepakati panitia kerja (panja).

"Kalau ini ditutup-tutupi, nanti akan ada persepsi bahwa pemerintah terlibat dong, buktinya enggak mau kok dibikin terbuka," ujar dia.

"Justru kalau dibuka itu akan memberikan dukungan yang positif bagi pemerintah, bahwa pemerintah tak terlibat di situ," kata Sohibul.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Usul Pansus Jiwasraya Tak Dijegal di Tengah Jalan

Ia pun menyinggung sikap Partai Nasdem yang sebelumnya sempat menyuarakan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Namun, kata Sohibul, belakangan Partai Nasdem ikut menyepakati panja bersama fraksi koalisi pemerintah lainnya.

"Makanya Nasdem jadi panja. Tapi kalau kemudian lewat panja tidak bisa selesai, beliau (Ketum Nasdem Surya Paloh) katakan pansus juga enggak ada masalah, kan begitu beliau," ujar Sohibul.

Berdasarkan pernyataan Surya Paloh itu, Sohibul menilai sebenarnya fraksi koalisi pemerintah menyadari pengawasan kasus Jiwasraya akan maksimal jika menggunakan instrumen pansus.

"Saya menangkap mereka pun pada dasarnya secara objektif tahu bahwa yang bisa menyelesaikan itu pansus. Tapi ini kan masalah politik, enggak masalah juga sih," kata Sohibul.

Baca juga: Persiapan Rapat dengan Panja Jiwasraya, Plh Jampidsus Koordinasi Bersama Penyidik

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X