PKS Minta Partai Koalisi Jokowi Obyektif Melihat Kebutuhan Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 13/02/2020, 16:24 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera  Sohibul Iman terus berupaya agar partai-partai koalisi pemerintah di DPR ikut mendukung usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

Ia meminta partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo untuk jernih melihat kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

"Jelas mereka (partai koalisi pemerintah) menolak. Ya enggak ada masalah," kata Sohibul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Politik begitu, sebagai bagian pemerintah masa dukung kami? Tapi tentu kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita melihat secara objektif," ujar Sohibul Iman.

Baca juga: Sebut PAN Dukung Pansus Jiwasraya, PKS Singgung Janji Zulkifli Hasan

Menurut Sohibul Iman, Pansus Jiwasraya akan membantu pemerintah dalam pengusutan kasus.

Sohibul mengatakan, pemerintah terkesan menutup-nutupi pengusutan kasus Jiwasraya jika hanya menyepakati panitia kerja (panja).

"Kalau ini ditutup-tutupi, nanti akan ada persepsi bahwa pemerintah terlibat dong, buktinya enggak mau kok dibikin terbuka," ujar dia.

"Justru kalau dibuka itu akan memberikan dukungan yang positif bagi pemerintah, bahwa pemerintah tak terlibat di situ," kata Sohibul.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Usul Pansus Jiwasraya Tak Dijegal di Tengah Jalan

Ia pun menyinggung sikap Partai Nasdem yang sebelumnya sempat menyuarakan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Namun, kata Sohibul, belakangan Partai Nasdem ikut menyepakati panja bersama fraksi koalisi pemerintah lainnya.

"Makanya Nasdem jadi panja. Tapi kalau kemudian lewat panja tidak bisa selesai, beliau (Ketum Nasdem Surya Paloh) katakan pansus juga enggak ada masalah, kan begitu beliau," ujar Sohibul.

Berdasarkan pernyataan Surya Paloh itu, Sohibul menilai sebenarnya fraksi koalisi pemerintah menyadari pengawasan kasus Jiwasraya akan maksimal jika menggunakan instrumen pansus.

"Saya menangkap mereka pun pada dasarnya secara objektif tahu bahwa yang bisa menyelesaikan itu pansus. Tapi ini kan masalah politik, enggak masalah juga sih," kata Sohibul.

Baca juga: Persiapan Rapat dengan Panja Jiwasraya, Plh Jampidsus Koordinasi Bersama Penyidik

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X