PKS Minta Partai Koalisi Jokowi Obyektif Melihat Kebutuhan Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 13/02/2020, 16:24 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera  Sohibul Iman terus berupaya agar partai-partai koalisi pemerintah di DPR ikut mendukung usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

Ia meminta partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo untuk jernih melihat kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

"Jelas mereka (partai koalisi pemerintah) menolak. Ya enggak ada masalah," kata Sohibul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Politik begitu, sebagai bagian pemerintah masa dukung kami? Tapi tentu kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita melihat secara objektif," ujar Sohibul Iman.

Baca juga: Sebut PAN Dukung Pansus Jiwasraya, PKS Singgung Janji Zulkifli Hasan

Menurut Sohibul Iman, Pansus Jiwasraya akan membantu pemerintah dalam pengusutan kasus.

Sohibul mengatakan, pemerintah terkesan menutup-nutupi pengusutan kasus Jiwasraya jika hanya menyepakati panitia kerja (panja).

"Kalau ini ditutup-tutupi, nanti akan ada persepsi bahwa pemerintah terlibat dong, buktinya enggak mau kok dibikin terbuka," ujar dia.

"Justru kalau dibuka itu akan memberikan dukungan yang positif bagi pemerintah, bahwa pemerintah tak terlibat di situ," kata Sohibul.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Usul Pansus Jiwasraya Tak Dijegal di Tengah Jalan

Ia pun menyinggung sikap Partai Nasdem yang sebelumnya sempat menyuarakan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Namun, kata Sohibul, belakangan Partai Nasdem ikut menyepakati panja bersama fraksi koalisi pemerintah lainnya.

"Makanya Nasdem jadi panja. Tapi kalau kemudian lewat panja tidak bisa selesai, beliau (Ketum Nasdem Surya Paloh) katakan pansus juga enggak ada masalah, kan begitu beliau," ujar Sohibul.

Berdasarkan pernyataan Surya Paloh itu, Sohibul menilai sebenarnya fraksi koalisi pemerintah menyadari pengawasan kasus Jiwasraya akan maksimal jika menggunakan instrumen pansus.

"Saya menangkap mereka pun pada dasarnya secara objektif tahu bahwa yang bisa menyelesaikan itu pansus. Tapi ini kan masalah politik, enggak masalah juga sih," kata Sohibul.

Baca juga: Persiapan Rapat dengan Panja Jiwasraya, Plh Jampidsus Koordinasi Bersama Penyidik

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X