Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta Partai Koalisi Jokowi Obyektif Melihat Kebutuhan Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 13/02/2020, 16:24 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera  Sohibul Iman terus berupaya agar partai-partai koalisi pemerintah di DPR ikut mendukung usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

Ia meminta partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo untuk jernih melihat kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

"Jelas mereka (partai koalisi pemerintah) menolak. Ya enggak ada masalah," kata Sohibul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Politik begitu, sebagai bagian pemerintah masa dukung kami? Tapi tentu kami ingin mengajak kepada mereka, mari kita melihat secara objektif," ujar Sohibul Iman.

Baca juga: Sebut PAN Dukung Pansus Jiwasraya, PKS Singgung Janji Zulkifli Hasan

Menurut Sohibul Iman, Pansus Jiwasraya akan membantu pemerintah dalam pengusutan kasus.

Sohibul mengatakan, pemerintah terkesan menutup-nutupi pengusutan kasus Jiwasraya jika hanya menyepakati panitia kerja (panja).

"Kalau ini ditutup-tutupi, nanti akan ada persepsi bahwa pemerintah terlibat dong, buktinya enggak mau kok dibikin terbuka," ujar dia.

"Justru kalau dibuka itu akan memberikan dukungan yang positif bagi pemerintah, bahwa pemerintah tak terlibat di situ," kata Sohibul.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Usul Pansus Jiwasraya Tak Dijegal di Tengah Jalan

Ia pun menyinggung sikap Partai Nasdem yang sebelumnya sempat menyuarakan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Namun, kata Sohibul, belakangan Partai Nasdem ikut menyepakati panja bersama fraksi koalisi pemerintah lainnya.

"Makanya Nasdem jadi panja. Tapi kalau kemudian lewat panja tidak bisa selesai, beliau (Ketum Nasdem Surya Paloh) katakan pansus juga enggak ada masalah, kan begitu beliau," ujar Sohibul.

Berdasarkan pernyataan Surya Paloh itu, Sohibul menilai sebenarnya fraksi koalisi pemerintah menyadari pengawasan kasus Jiwasraya akan maksimal jika menggunakan instrumen pansus.

"Saya menangkap mereka pun pada dasarnya secara objektif tahu bahwa yang bisa menyelesaikan itu pansus. Tapi ini kan masalah politik, enggak masalah juga sih," kata Sohibul.

Baca juga: Persiapan Rapat dengan Panja Jiwasraya, Plh Jampidsus Koordinasi Bersama Penyidik

Diketahui, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat telah menyerahkan surat usulan pembentukan Pansus Jiwasraya pada Selasa (4/2/2020).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR memiliki mekanisme untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

"Ya kita punya mekanisme terkait dengan pansus," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Kemungkinan Ada Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

Puan mengatakan, saat ini DPR sudah membentuk tiga panitia kerja (Panja) Jiwasraya di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar proses Panja Jiwasraya di tiga komisi tersebut tetap berjalan.

"Jadi mekanisme itu (panja) tentu saja akan kami lewati melalui mekanisme lagi, kita tunggu, biar saja panja tetap berjalan sampai kemudian terkait dengan proses mekanisme pansus itu juga nanti akan kami bahas," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com