Sebut PAN Dukung Pansus Jiwasraya, PKS Singgung Janji Zulkifli Hasan

Kompas.com - 13/02/2020, 14:18 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengklaim PAN ikut mendukung usul pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya.

Sohibul mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Beliau (Zulkifli) mengatakan PAN insya Allah ikut, tetapi setelah nanti beliu terpilih kembali dan beliau terpilih kembali," kata Sohibul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Fraksi PKS Minta Usul Pansus Jiwasraya Tak Dijegal di Tengah Jalan

Menurut Sohibul, Zulkifli sudah menyampaikan hal tersebut kepada anggota Fraksi PAN di DPR, yaitu Yandri Susanto dan Eddy Soeparno.

"Sewaktu ketemu saya bicara begitu. Di situ disaksikan Saudara Yandri, Sekjen juga. Beliau mengatakan, 'Yandri, Eddy nanti kita ikutlah dalam pansus ini'," lanjut Sohibul.

Diketahui, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat telah menyerahkan surat usulan pembentukan Pansus Jiwasraya pada Selasa (4/2/2020).

Bertalian dengan itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap usul Pansus Jiwasraya itu diproses sesuai ketentuan undang-undang dan tak dijegal di tengah jalan.

"Jangan terkesan sebelum proses demokrasi sudah dijegal duluan, itu tidak boleh," kata Jazuli di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Azis Syamsuddin Sebut Pembentukan Pansus Jiwasraya Menunggu Panja Selesai Bekerja

Menurut dia, usul pansus yang diserahkan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat telah memenuhi syarat.

Jazuli meminta agar pimpinan DPR membiarkan proses demokrasi di rapat paripurna nanti berjalan apa adanya. Jazuli mengaku tak masalah andai berdasarkan voting di paripurna, usul Pansus Jiwasraya ditolak.

"Kami berharap pimpinan DPR juga menghormati peraturan perundang-undangan bahwa selama itu sudah memenuhi syarat, ya harus diproses. Persoalan dalam mengambil keputusan nanti kalah voting ya, di situ demokrasi. Jangan sebelum dibahas sudah dicegah," ujar dia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X