Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Lantik Aan Kurnia Jadi Kepala Bakamla

Kompas.com - 12/02/2020, 15:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) baru yakni Laksamana Madya Aan Kurnia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020), tepatnya pukul 14.30 WIB.

Aan Kurnia dilantik sebagai Kepala Bakamla menggantikan Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman. 

Dia resmi menjabat sebagai Kepala Bakamla berdasarkan Keppres Nomor 17/TPA/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bakamla.

Baca juga: Ditunjuk sebagai Kepala Bakamla, Ini Sepak Terjang Laksdya Aan Kurnia

Pelantikan Aan Kurnia ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Kepala Negara. Aan pun mengikuti pembacaan sumpah yang dipandu Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD negara RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Aan mengikuti pembacaan sumpah yang dipandu Presiden.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahkan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," kata Aan Kurnia.

Aan merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1987. Ia sebelumnya merupakan perwira tinggi TNI AL yang menjabat Komandan Jenderal Akademi TNI.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Minta Kekuatan TNI dan Bakamla di Natuna Diperkuat

Jokowi sebelumnya memutuskan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menjadi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Aan Kurnia akan menggantikan Laksamana Madya TNI (Pur) Achmad Taufiqoerrochman yang sudah menjabat sejak September 2018 dan akan memasuki masa pensiun tahun ini.

"Pak Aan (Kepala Bakamla)," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jokowi tidak menjelaskan pertimbangan memilih Aan Kurnia menjadi Kepala Bakamla. Ia hanya menyebutkan bahwa pemilihan ini sudah melalui proses Tim Penilaian Akhir (TPA).

"Di TPA banyak pertimbangan," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com