Wakil Ketua Komisi I Minta Kekuatan TNI dan Bakamla di Natuna Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pembangunan kekuatan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) lebih diperkuat.

Namun, menurut dia, peningkatan kekuatan TNI dan Bakamla juga harus dilakukan di wilayah perbatasan lainnya.

"Agar pembangunan kekuatan TNI di Natuna diperkuat," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2020).

"Namun demikian, penguatan itu tidak hanya dilaksanakan di Natuna, tetapi juga dilakukan di wilayah perbatasan lain yang termasuk dalam wilayah hotspot seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, ALKI 2, dan ALKI 3," kata dia. 

Baca juga: Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Riefky juga meminta pemerintah untuk melakukan diplomasi total terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan kapal China.

Jalur diplomasi, kata Politikus Partai Demokrat ini, bisa menjaga marwah Indonesia serta tetap menjaga perdamaian antarnegara tetangga.

"Ketegasan itu tidak mesti dalam bentuk peperangan, tetapi kita juga mengharapkan diplomasi kita tidak hanya nota protes, karena pelanggaran itu bukan yang pertama kali," ujar dia. 

"Untuk itu, kami mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi pemerintah," kata Riefky.

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI.

Rapat dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Rapat dihadiri Wamenlu Mahendra Siregar, Menhan Prabowo Subianto, Sestama Bakamla S Irawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa rapat akan turut membahas soal polemik di Perairan Natuna yang ramai sejak Desember 2019.