Kompas.com - 12/02/2020, 13:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud Md ditemui di kantor Bupati Natuna, kepulauan Riau (Kepri) mengatakan pemerintah masih menggodok terkait wacana pemulangan WNI untuk gelombang kedua, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.COM/HADI MAULANAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud Md ditemui di kantor Bupati Natuna, kepulauan Riau (Kepri) mengatakan pemerintah masih menggodok terkait wacana pemulangan WNI untuk gelombang kedua, Kamis (6/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah memutuskan tak akan memulangkan WNI eks ISIS dan WNI terduga teroris lainnya yang ada di luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengantisipasi untuk mencegah eks teroris itu pulang sendiri ke Tanah Air.

"Kan bisa terjadi (mereka pulang sendiri). Itu kita sudah antisipasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Mahfud menilai, ada dua kemungkinan cara para eks teroris pulang ke Indonesia. Pertama, melewati jalur tikus atau jalur ilegal.

Baca juga: Cerita Mahfud soal WNI Eks ISIS yang Menghindari Pendataan BNPT

Kedua, menggunakan jalur legal dengan berangkat dari negara yang bebas visa.

Ia menduga ada sejumlah eks teroris yang hanya pura-pura membakar paspor, padahal masih menyimpan paspor mereka. Dengan begitu, upaya untuk pulang ke Tanah Air lewat jalur legal masih dimungkinkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya (mereka pulang lewat) satu negara tertentu di Afrika bebas visa, itu kan bahaya. Tapi, sudah ditangkal semua," kata dia.

Namun, Mahfud enggan menjelaskan lebih jauh langkah antisipasi seperti apa yang dilakukan.

Baca juga: Tak Hanya Eks ISIS, Semua WNI Terduga Teroris Lintas Batas Tak Akan Dipulangkan

Sebab, ia khawatir informasi tersebut akan dimanfaatkan oleh para eks teroris mencari celah untuk kembali ke Indonesia.

"Kalau ditangkal, diceritakan mereka bikin cara lain," katanya.

Adapun keputusan untuk tidak memulangkan eks teroris ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020) kemarin.

Hal ini dilakukan untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 warga negara di Indonesia.

Namun, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (FTF) dan terduga eks ISIS ke Indonesia. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orang tuanya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.