Tak Hanya Eks ISIS, Semua WNI Terduga Teroris Lintas Batas Tak Akan Dipulangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah memutuskan tidak akan memulangkan WNI terduga teroris yang ada di berbagai negara.

Hal tersebut menjadi salah satu poin keputusan pemerintah dalam rapat tertutup yang digelar di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Jadi pemerintah itu kemarin keputusannya tiga saja. Satu, menjamin rasa aman dan nyaman bagi 267 warga negara yang hidup di Indonesia, harus dilindungi negara, tidak boleh ada teroris," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Saat Negara Menolak Kepulangan WNI Teroris Pelintas Batas dan Eks ISIS

"Yang kedua, tidak memulangkan (eks) kombatan yang tergabung dalam foreign terorist fighter (FTF) di beberapa negara," lanjut Mahfud.

Ketiga, mendata para WNI terduga teroris itu.

Sebab, menurut Mahfud, saat ini data yang ada baru bersumber dari informasi sejumlah lembaga internasional.

"Datanya itu tidak teridentifikasi jumlah sekian-sekian gitu loh," katanya.

Lebih lanjut Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil langkah hukum seusai memutuskan tidak memulangkan para WNI terduga teroris.

"Tidak ada, wong mereka pergi dari sini (Indonesia), mau diapain?" tambah Mahfud.

Baca juga: Menlu: Pemerintah Segera Data WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Sebelumnya, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan berbagai negara lain ke Indonesia.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud seusai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Namun, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (FTF) dan terduga eks ISIS ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Pulangkan Anak-anak WNI Eks ISIS dan Teroris Lintas Batas

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orang tuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud menjawab, pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada ortunya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud seusai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: PBNU Tegaskan Tolak Rencana Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Ketika ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS, Mahfud mengatakan, pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud.