Cerita Mahfud soal WNI Eks ISIS yang Menghindari Pendataan BNPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, para WNI terduga teroris di Suriah dan sekitarnya menghindar dari pendataan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Padahal, kata Mahfud, pemerintah lewat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah mencoba mendatangi mereka di Suriah dan sekitarnya.

"Kita ke sana cuma dapat nama-nama, juga tidak langsung (bertemu) dengan mereka. Itu (nama-nama) didapat dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), CIA, cuma gitu-gitu. Mereka kan menghindar dari kita," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Tak Hanya Eks ISIS, Semua WNI Terduga Teroris Lintas Batas Tak Akan Dipulangkan

Mahfud melanjutkan, para WNI itu juga tidak pernah menampakkan diri.

Pemerintah Indonesia juga mendapat informasi bahwa para WNI sudah membakar paspor mereka.

"Hanya ketemu sumber otoritas resmi aja. Di situ ada ini (WNI terduga eks teroris) katanya, tapi orangnya tidak pernah menampakkan diri juga," tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintah juga tidak menerima laporan para WNI itu ingin pulang ke Indonesia.

Baca juga: Imparsial Nilai Keputusan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS Kontraproduktif

Laporan yang diterima pemerintah hanya sebatas data WNI terduga eks teroris yang ada di Suriah dan sekitarnya.

"Minta pulang ke siapa? Itu laporan kok," tambah Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tak akan memulangkan WNI terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan berbagai negara lain ke Indonesia.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud seusai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Menlu: Pemerintah Segera Data WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Namun, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI teroris pelintas batas (FTF) dan terduga eks ISIS ke Indonesia.

Pemerintah memberikan kelonggaran bagi anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut-paut aksi terorisme orang tuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud menjawab, pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada ortunya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud.

Baca juga: Keputusan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS Diharapkan Tak Jadi Polemik

Ketika ditanya jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS, Mahfud mengatakan, pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris pelintas batas dan terduga eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud.