Soal Wacana Pemulangan WNI Terduga Teroris, Pemerintah Diminta Belajar dari Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kholid Syeirazi meminta pemerintah belajar dari sejarah saat pulangnya anggota Jamaah Islamiah (JI) dari Afganistan yang menimbulkan gejolak terorisme di Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi wacana pemerintah yang tengah mempertimbangkan memulangkan WNI terduga teroris lintas batas negara yang sebagian merupakan eks anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

"Kalau misalnya pemerintah itu betul-betul ingin memberantas terorisme dan radikalisme, juga harus belajar dari sejarah, dulu misalnya veteran jihadis of Afganistan (JI) pulang ke Indonesia tahun 90-an akhir," ujar Kholid saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Soal Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas, Istana: Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan

Kholid mengatakan kepulangan JI telah menimbulkan serangkaian peristiwa terorisme di dalam negeri. Mulai dari Bom Bali hingga Bom Hotel JW Marriot.

Insiden itu tak bisa dilepaskan dari adanya keterbukaan pemerintah menerima kepulangan mereka.

Tak ingin peristiwa serupa kembali terjadi, Kholid pun mendesak pemerintah belajar dengan rentetan peristiwa aksi terorisme pasca-reformasi.

"Jadi kalau misalnya pemerintah tidak buta sejarah, tidak rabun dekat, karena sejarahnya belum terlalu lama, itu mestinya tidak punya pikiran sama sekali untuk berbuat seperti itu (memulangkan eks ISIS)," tegas Kholid.

Baca juga: Muhammadiyah Siap Bantu Pembinaan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Senada dengan Suhardi, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," sambungnya.

Baca juga: Kini, Menag Enggan Bicara soal Pemulangan WNI Terduga Teroris

Menurut Fachrul, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT.

Dalam pembahasan itu, BNPT menekankan pentingnya upaya pembinaan dan deradikalisasi WNI eks ISIS jika nantinya mereka akan dipulangkan.

Upaya pembinaan tersebut, kata Facrul, bukan hal mudah, mengingat para WNI eks ISIS sudah terpapar dengan ideologi yang sangat radikal.

Pihaknya pun akan terus mengupayakan jalan terbaik dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.

"Kita akan terus upayakan langkah terbaik, dengan menjalin sinergi semua elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah, tapi juga LSM dan ormas keagamaan," jelasnya.