Kontras: Harusnya Data Veronica Koman Diuji, Bukan Dibilang Sampah...

Kompas.com - 12/02/2020, 11:40 WIB
Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Arif Nur Fikri di Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/10/2016) Lutfy Mairizal PutraStaf Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Arif Nur Fikri di Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/10/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, seharusnya pemerintah mengecek terlebih dahulu data yang diberikan pengacara HAM Veronica Koman ke Presiden Joko Widodo.

Pernyataan ini terkait ucapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa data milik Veronica soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga sejak Desember 2018 hanya sampah.

"Seharusnya data itu diuji oleh pemerintah, bukannya malah langsung menolak kritikan tersebut dengan mengatakan bahwa data itu hanya sampah," kata Arif kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Veronica Koman Serahkan Data Tahanan Politik dan Korban Sipil Tewas Papua ke Jokowi

Arif pun mempertanyakan apakah selama ini pemerintah sudah mengeluarkan data terkait jumlah korban di Nduga.

Apabila ada pihak yang memberikan data soal korban, seharusnya pemerintah membalasnya dengan data juga.

"Data itu yang benarnya harus dijawab dengan data juga oleh pemerintah," ungkap dia.

Kontras sendiri tidak mau berkomentar lebih jauh soal data milik Veronica.

Baca juga: Veronica Koman Pertanyakan Jokowi soal Tarik Pasukan dari Papua, Ini Kata Polri

Ia hanya menegaskan bahwa sampai saat ini Kontras masih melakukan pengecekan terhadap data tersebut.

Diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD menilai, data yang diberikan Veronica Koman kepada Presiden Jokowi tidak penting.

Dokumen dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Kadishub Hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub Hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

Nasional
Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Nasional
Mensos Risma Beri Santunan Rp 120 Juta untuk 8 Ahli Waris Korban Gempa Malang

Mensos Risma Beri Santunan Rp 120 Juta untuk 8 Ahli Waris Korban Gempa Malang

Nasional
Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Nasional
UPDATE: 4.213 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 5 di 3 Negara

UPDATE: 4.213 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 5 di 3 Negara

Nasional
Menko PMK Minta Keselamatan Korban Gempa di Malang Jadi Prioritas

Menko PMK Minta Keselamatan Korban Gempa di Malang Jadi Prioritas

Nasional
Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

Nasional
Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Rizieq Shihab Tidak Disiarkan PN Jaktim

Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Rizieq Shihab Tidak Disiarkan PN Jaktim

Nasional
Kemenag Gelar Sidang Isbat 1 Ramadhan secara Daring dan Luring

Kemenag Gelar Sidang Isbat 1 Ramadhan secara Daring dan Luring

Nasional
Optimisme Pemerintah soal Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19

Optimisme Pemerintah soal Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Vaksin Sinovac Belum Ada EUL dari WHO, Kemenkes Sebut Sudah Penuhi Kriteria

Vaksin Sinovac Belum Ada EUL dari WHO, Kemenkes Sebut Sudah Penuhi Kriteria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X