Kompas.com - 12/02/2020, 11:40 WIB
Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Arif Nur Fikri di Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/10/2016) Lutfy Mairizal PutraStaf Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Arif Nur Fikri di Komnas HAM, Jakarta, Senin (10/10/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, seharusnya pemerintah mengecek terlebih dahulu data yang diberikan pengacara HAM Veronica Koman ke Presiden Joko Widodo.

Pernyataan ini terkait ucapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa data milik Veronica soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga sejak Desember 2018 hanya sampah.

"Seharusnya data itu diuji oleh pemerintah, bukannya malah langsung menolak kritikan tersebut dengan mengatakan bahwa data itu hanya sampah," kata Arif kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Veronica Koman Serahkan Data Tahanan Politik dan Korban Sipil Tewas Papua ke Jokowi

Arif pun mempertanyakan apakah selama ini pemerintah sudah mengeluarkan data terkait jumlah korban di Nduga.

Apabila ada pihak yang memberikan data soal korban, seharusnya pemerintah membalasnya dengan data juga.

"Data itu yang benarnya harus dijawab dengan data juga oleh pemerintah," ungkap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kontras sendiri tidak mau berkomentar lebih jauh soal data milik Veronica.

Baca juga: Veronica Koman Pertanyakan Jokowi soal Tarik Pasukan dari Papua, Ini Kata Polri

Ia hanya menegaskan bahwa sampai saat ini Kontras masih melakukan pengecekan terhadap data tersebut.

Diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD menilai, data yang diberikan Veronica Koman kepada Presiden Jokowi tidak penting.

Dokumen dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Nasional
Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Nasional
Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Nasional
Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.