Kompas.com - 11/02/2020, 16:50 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan kasus suap terkait pembangunan jalan nasional di Kalimantan Timur yang melibatkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah melimpahkan berkas penyidikan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, Selasa (11/2/2020) hari ini.

"Penyidik hari ini melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU untuk tersangka/terdakwa atas nama tersangka RRF (Refly Ruddy Tangkere) selaku Kepala BPJN (nonaktif) Wilayah XII Balikpapan," kata Ali dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Kadiv Pemasyarakatan Jabar

Selain Refly, KPK juga melimpahkan tersangka lain dalam kasus ini yakni Andi Tejo Sukmono selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur.

Ali menuturkan, sebanyak 38 saksi telah diperiksa dalam penyidikan kasus ini. Menurut rencana, Tejo dan Refly akan disidang di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda.

"Dalam jangka waktu 14 hari kerja, JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor Samarinda," ujar Ali.

Refly Ruddy Tangkere diduga menerima fee berupa uang tunai senilai Rp 2,1 miliar dari Direktur PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo.

Berdasarkan konstruksi perkara, pada awalnya, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pekerjaan preservasi, rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019.

Nilai kontraknya adalah sebesar Rp 155,5 miliar.

Baca juga: KPK Tangkap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XII Kaltim

"PT HTT milik HTY adalah pemenang lelang untuk proyek tahun jamak tersebut.Dalam proses pengadaan proyek, HTY diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan commitment fee kepada RRT selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII dan ATS (Andi Tejo Sukmono) selaku Pejabat Pembuat Komitmen," kata Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo, Rabu (16/10/2019).

Menurut Agus, commitment fee yang diduga disepakati sebesar 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.

"Commitment fee tersebut diduga diterima RRT dan ATS melalui setoran uang setiap bulan dari HTY baik secara tunai maupun transfer," kata Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional
Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Nasional
Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Nasional
Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Nasional
Zulhas: Kalau Ketum Parpol Enggak Berani Jadi Capres, Demokrasi Kita Bagaimana?

Zulhas: Kalau Ketum Parpol Enggak Berani Jadi Capres, Demokrasi Kita Bagaimana?

Nasional
Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Namanya Disebut dalan Kasus Mahasiswa Titipan Unila, Zulhas Enggan Komentar

Nasional
Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

PPP Sebut Kriteria Capres dari KIB Semakin Mengerucut

Nasional
Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Soal Kriteria Capres Ideal Versi Jokowi, Zulkifli Hasan: Itu Airlangga dan Mardiono Kerutan Semua Wajahnya

Nasional
Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Airlangga Lempar Kode, Partai yang Akan Gabung KIB Sewarna Bola Piala Dunia dan Baju Jokowi

Nasional
Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Bharada E Mengaku Diperintah Putri Candrawathi Hilangkan Sidik Jari Sambo di Barang Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Ferdy Sambo ke Bharada E: Skenarionya Ibu Dilecehkan Yosua, Kamu Tembak, Yosua yang Mati

Nasional
Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Ganjar: Gara-gara Presiden, Beredar Semua Orang Wajahnya Berkerut dan Pakai Rambut Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.