Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres V PAN Ricuh Sejak Pendaftaran, Ini Penjelasan Zulkifli Hasan

Kompas.com - 10/02/2020, 18:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KENDARI, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjelaskan penyebab terjadinya kericuhan yang sempat terjadi di lokasi Kongres V PAN, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/2/2020).

Menurut dia, kericuhan itu terjadi karena Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN dari Maluku dan Maluku Utara belum terdaftar sebagai peserta Kongres V PAN.

"Registrasi sudah berjalan lancar. NTT lancar, Jawa Timur lancar, memang Maluku dan Maluku Utara itu ada masalah karena ada Plt (pelaksana tugas)," kata Zulkifli usai mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PAN.

Baca juga: Kongres V PAN Memanas, Zulkifli: Istilah Pak Amien Rais seperti SmackDown

Zulkifli mengatakan, permasalahan DPW Maluku dan Maluku Utara akan diselesaikan oleh Steering Committee Kongres V PAN.

"Jadi memang enggak bisa diberi karena ada masalah. Nanti diselesaikan oleh Steering Committee. Memang Maluku Utara sekali lagi ada sengketa yang nanti akan diselesaikan oleh SC," ujar dia.

Kendati demikian, Zulkifli menyesalkan kericuhan yang terjadi di lokasi kongres, karena mengakibatkan peralatan panitia Kongres V PAN menjadi rusak.

Baca juga: PAN Tak Undang Presiden Joko Widodo di Kongres V

Ia mengatakan, kegiatan panita menjadi terhambat karena peralatan dirusak oleh massa tersebut.

"Ngamuk-ngamuk yang dipimpin oleh Saudara Asri Anas, kemudian komputernya lima itu diambil. Teman-teman OC (organizing committee) kan enggak bisa kerja," ujar Zulkifli Hasan.

karena komputernya di situ. Jadi kerjanya bagaimana? Manual? Jadi yang salah siapa? Ya yang merebut itu. Jelas sekali itu," ucap mantan Ketua MPR itu.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana Saleh Daulay mengatakan, panitia akan mencarikan solusi agar seluruh kader dapat mengikuti Kongres V PAN.

"Kita akan cari formula yang baik bagaimana agar semua diakomodasi. Kalau bagi saya pribadi kalau bisa semaunya mulus dibuat mulus jangan dibuat tegang," kata Saleh.

Baca juga: Zulkifli Hasan Resmi Daftar Jadi Calon Ketua Umum PAN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com