Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Wabah Virus Corona, Menko PMK Sebut Ada 4 Pemda yang Pulangkan WNI Tanpa Koordinasi

Kompas.com - 10/02/2020, 16:04 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ada empat pemerintah daerah yang memulangkan warga daerahnya dari China terkait wabah virus corona. Pemulangan tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. 

Namun Muhadjir enggan menungkapkan pemda mana saja yang memulangkan warganya itu tanpa pemberitahuan ke pemerintah pusat.

"Setahu saya sudah ada empat yang teramati (memulangkan sendiri warganya)," kata Muhadjir di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Kemenkes Klarifikasi Isu 6 WNI dari Singapura Masuk Batam Diduga Terjangkit Virus Corona

Ia mengatakan, kebanyakan warga yang dipulangkan adalah mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah daerah.

Muhadjir berharap para pemerintah daerah tidak lagi memulangkan warganya tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Paling tidak memberi tahulah pada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana karena itu memang domainnya BNPB untuk masalah kedaruratan itu," ungkapnya.

Baca juga: Menkes Terawan: 2 WNA Diobservasi di Natuna

Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi sebanyak 236 warga negara Indonesia (WNI) dan 2 warga negara asing (WNA) dari Wuhan, China.

Saat ini seluruhnya menjalani proses observasi di Natuna. 

Mereka ditempatkan di Pulau Natuna selama 14 hari sejak evakuasi dilakukan untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus corona.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com