Kompas.com - 08/02/2020, 15:27 WIB
Dradjad Wibowo resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum PAN 2020-2025 di Sekretariat DPP PAN di Jl Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Dradjad Wibowo resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum PAN 2020-2025 di Sekretariat DPP PAN di Jl Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PAN 2020-2025.

Dradjad mengatakan, ingin membawa semangat good and clean governance dalam memimpin PAN. Politisi yang juga dikenal sebagai ahli ekonomi itu mengaku akan membenahi pengelolaan keuangan partai politik agar transparan dan akuntabel.

"Dalam rangka misi menuntaskan misi dakwah saya untuk good and clean governance, salah satu yang ingin saya perjuangkan apabila nanti diberi amanat memimpin PAN, adalah membenahi pengelolaan keuangan partai-partai politik," kata Dradjad di Sekretariat DPP PAN di Jl Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (8/2/2020). 

Baca juga: Kongres V PAN, Ini 4 Kandidat Caketum 2020-2025

"PAN kami harapkan bisa menjadi pelopor di dalam perombakkan di dalam keuangan parpol," tuturnya.

Dradjad mengaku kerap merasa sedih jika ada politisi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Menurut dia, salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan politikus berkaitan dengan keuangan parpol.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, ia menyatakan merasa terpanggil untuk menyelesaikan misi tersebut.

"Saya selalu merasa sedih, merasa terpukul setiap saat mendengar ada politisi yang bermasalah dengan KPK. Entah itu ia berada di pemerintahan, entah dia menteri, entah itu berada di DPR, entah itu dia kepala daerah, entah itu dia anggota DPRD. Karena itu membuat masyarakat semakin alergi terhadap proses politik," ujar Dradjad.

Baca juga: Alasan PAN Gelar Kongres di Kendari Sulawesi Tenggara

Ke depan, ia berharap PAN bisa jadi pelopor perombakan pengelolaan keuangan parpol.

Dradjad mengatakan persoalan keuangan parpol ini begitu mendesak. Dradjad pun mendukung wacana KPK yang mendorong kenaikkan dana untuk parpol.

"Kamu mengharapkan pengelolaan keuangan parpol nanti betul-betul bisa menjadi pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bisa diaudit. Layak audit, bukan hanya bisa diaudit. Layak audit oleh BPK atau oleh KAP," tuturnya.

"Ini bukan hal yang mudah, banyak faktor yang membuat politik di Indonesia menjadi bermasalah. Tapi salah satu faktor yang memang mendesak untuk segera ditangani itu adalah masalah keuangan partai politik," tegas Dradjad.

Berkas pendaftaran Dradjad sebagai bakal calon ketua umum diterima Sekretaris Steering Committee Kongres V PAN Saleh Partaonan Daulay.

Pendaftaran bakal calon Ketua Umum PAN dibuka 8-10 Februari 2020. Empat kandidat ketua umum yang disebutkan telah menyatakan maju adalah Asman Abnur, Mulfachri Harahap, Dradjad Wibowo, dan Zulkifli Hasan.

Pemilihan ketua umum periode 2020-2025 dilakukan dalam Kongres V PAN. Kongres digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 10-12 Februari 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

Nasional
Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Nasional
Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.