Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Mulfachri Yakin Pemilihan Ketua Umum PAN Tak Akan Aklamasi

Kompas.com - 07/02/2020, 14:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Mulfachri Harahap, Ahmad Yohan mengatakan, pemilihan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kongres ke-V tidak akan dilakukan secara aklamasi.

"Saya kira enggak ada (aklamasi), susah lah," kata Yohan ketika dihubungi wartawan, Jumat (7/2/2020).

Yohan mengatakan, aklamasi akan sulit tercapai, karena PAN memiliki empat kandidat untuk memperebutkan posisi Ketua Umum.

Baca juga: Kongres V PAN, Ini 4 Kandidat Caketum 2020-2025

"Ini ada empat kandidat semua bekerja. Dan tentu di PAN sangat demokratis, jadi mana mungkin ada aklamasi kalau empat kandidatnya bekerja," ujarnya.

Lebih lanjut, Yohan mengatakan, Mulfachri sudah mendapatkan dukungan yang cukup banyak untuk memenangkan pemilihan ketua umum PAN.

"Insya Allah kita optimistis dukungan bersama kita luar biasa," pungkasnya.

Seperti diketahui, pendaftaran calon ketua umum PAN dibuka pada Sabtu, 8 Februari 2020.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pengarah Kongres V PAN Saleh Partaonan Daulay, Jumat (7/2/2020).

"Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 8 Februari. Selanjutnya, panitia pemilihan akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kelengkapan berkasnya," kata Saleh.

Baca juga: Alasan PAN Gelar Kongres di Kendari Sulawesi Tenggara

Saleh menyebut, hingga kini sudah ada empat kandidat caketum yang akan berkontestasi di Kongres PAN.

Mereka adalah Mulfachri Harahap, Dradjad Wibowo, Asman Abnur dan Zulkifli Hasan.

Zulkifli diketahui saat ini merupakan Ketua Umum PAN.

"Keempat kandidat ini telah resmi menyatakan kesediannya untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi internal PAN tersebut," ujar Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com