Kompas.com - 07/02/2020, 06:49 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjalan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam pelantikan tersebut Yusril kembali dilantik menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) berjalan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Dalam pelantikan tersebut Yusril kembali dilantik menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan partainya tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meski tak memiliki kursi di DPR.

Hal itu disampaikan Yusril saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB di Hotel Aston Kartika, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

"Walaupun partai ini tak berhasil menempatkan di DPR dan sampai saat ini juga belum ada wakil maupun individu dari PBB yang duduk di pemerintahan, PBB tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf amin," ujar Yusril.

Baca juga: Hadiri Pelantikan Pengurus DPP PBB, Jokowi Berterima Kasih Telah Didukung

Yusril mengatakan, berada di dalam maupun di luar pemerintahan tak menjadi masalah bagi PBB. Menurut Yusril yang terpenting PBB tetap bisa memberikan sumbangsih bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Ia menambahkan, PBB selalu berupaya menempatkan diri sebagai partai yang memberi solusi dan masukan meski tak berada di dalam pemerintahan.

"PBB selalu menempatkan diri sebagai pemecah masalah terhadap masalah krusial yang dihadapi bangsa dan negara. Kami tidak ingin menjadi trouble maker sehingga menjadi beban dan menambah beban yang sudah dihadapi bangsa Indonesia," ujar Yusril.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Sekjen PBB Minta Parliamentary Threshold Tetap 4 Persen

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah mengevakuasi WNI dari Wuhan, China, akibat menyebarnya virus corona di sana.

"PBB sangat menghargai dan mendukung sepenuhnya langkah tegas yang diambil pemerintah RI dalam mengatasi musibah merebaknya virus corona dalam rangka langkah mengantisipasi," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X