Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan 238 Orang yang Diobservasi di Natuna Terfasilitasi dengan Baik

Kompas.com - 06/02/2020, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Wiendra Waworuntu memastikan, 237 WNI dan 1 WNA yang diobservasi di Natuna mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

Observasi ini dilakukan setelah WNI dan WNA itu dievakuasi dari Wuhan, China, pada 31 Januari 2020.

"Di sana (di lokasi observasi) ada pemeriksaan fisik, batuk, pilek, demam. Itu SOP (standar operasional prosedur) yang sama dilakukan di Wuhan, di Wuhan juga begitu itu sampai ke masyarakat," kata Wiendra di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Saring WNI Terduga Teroris Lintas Batas jika Dipulangkan

Wiendra mengatakan, di lokasi observasi, pihaknya telah menyiagakan sejumlah dokter, mulai dari dokter umum, dokter spesialis jiwa, hingga psikolog.

Lokasi observasi juga dilengkapi dengan ruang ICU sederhana.

Selain diperiksa kesehatannya setiap hari, lanjut dia, mereka yang diobservasi juga dipastikan tercukupi gizinya.

"Jadi memang sangat dijaga," ujar Wiendra.

Ia pun berharap, hingga masa observasi berakhir, tidak ada satupun dari mereka yang sakit atau menunjukkan gejala terinfeksi virus corona.

"Mudah-mudahan enggak ada yang batuk, pilek demam atau sesak. Kita mengharapkan dia dua minggu ini sehat," kata dia. 

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono menyebut bahwa 238 orang yang saat ini diobservasi di Natuna akan menjalani pemeriksaan kesehatan dua kali dalam sehari.

"Skenarionya di Natuna adalah pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali dalam sehari, dalam bentuk pengukuran suhu," ujar Anung dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Saring WNI Terduga Teroris Lintas Batas jika Dipulangkan

Kemudian, untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pemerintah telah menyiapkan jadwal kegiatan harian.

"Mulai dari olahraga, juga disiapkan alat kesenian yang barangkali bisa dipakai oleh mereka dan juga kita sudah menyiapkan dukungan pelayanan kesejatan," kata Anung.

Lebih lanjut, Anung menyampaikan, sebagaimana arahan Kementerian Luar Negeri, 238 orang itu ditempatkan di 10 tenda dan 7 kamar terpisah.

Pengelompokan ini berdasarkan jenis kelamin dan status keluarga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com