Nurhadi Cs Kembali Ajukan Praperadilan, KPK: Penyidikan Tetap Berjalan

Kompas.com - 05/02/2020, 21:17 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan, penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan eks Sekretaris MA, Nurhadi terus berjalan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, gugatan praperadilan yang kembali diajukan Nurhadi cs tidak menjadi alasan bagi KPK untuk menghentikan penyidikan.

"Praperadilan yang diajukan oleh para tersangka tidak menghambat, tidak kemudian penyidik berhenti melakukan penyidikannya," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Persoalkan SPDP, Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ajukan Praperadilan

Ali mengatakan, praperadilan merupakan hak dari seorang tersangka. Namun, Ali menegaskan, KPK tidak bisa mengabulkan permintaan Nurhadi cs untuk menghentikan penyidikan.

Ia memastikan, para penyidik akan terus melanjutkan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi seiring proses praperadilan berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Sebagai hak silakan diajukan, tetapi jelas sikap kami KPK tetap meneruskan perkara itu, tidak menghentikan sementara," kata Ali.

Ia mengatakan, KPK juga telah bekerja sesuai prosedur yang ada dalam menangani perkara ini, termasuk soal pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dipersoalkan Nurhadi cs.

Namun, ketiga tersangka dalam kasus ini yakni Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto justru tidak mengindahkan panggilan KPK.

Diberitakan sebelumnya, Nurhadi cs kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan meski sebelumnya praperadilan mereka pernah ditolak.

Baca juga: KPK Imbau Nurhadi Serahkan Diri Sebelum Dijemput Paksa

Kuasa hukum Nurhadi cs mengatakan, dalam gugatan kali ini, pihaknya mempersoalkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersangka yang disebutnya tidak diterima secara langsung oleh Nurhadi dan kawan-kawan.

"SPDP itu kan syaratnya harus sampai ke orang yang ditetapkan. Rezky baru mengetahui dari orang yang dipanggil sebagai saksi," ujar Maqdir.

Selain itu, Maqdir bersurat ke KPK untuk meminta penyidikan dihentikan sememtara dan menunda upaya paksa sambil menunggu putusan praperadilan.

"Hentikan dulu sementara waktu penyidikan kasus ini, pemanggilan saksi, pemanggilan tersangka, dan penjemputan paksa. Kami sampaikan surat ini juga agar bisa kita hargai bersama proses hukum yang ada di praperadilan," kata Maqdir.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X