Kompas.com - 05/02/2020, 19:52 WIB
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/10/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILINMantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/10/2016).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi kembali mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail mengatakan, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal juga ikut mengajukan praperadilan.

"Rabu, 5 Februari ini kami sudah ajukan gugatan praperadilan klien kami terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya sudah terdaftar juga hari ini," kata Maqdir dalam keterangan tertulis, Rabu (5/2/2020).

Kuasa Hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dengan agenda nota keberatan atau eksepsi, terhadap terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani, Selasa (7/1/2019).KOMPAS.COM/AJI YULIANTO KASRIADI PUTRA Kuasa Hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dengan agenda nota keberatan atau eksepsi, terhadap terdakwa Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani, Selasa (7/1/2019).
Maqdir menuturkan, gugatan praperadilan yang diajukan hari ini berbeda dengan praperadilan sebelumnya yang telah ditolak oleh PN Jakarta Selatan.

Maqdir menjelaskan, dalam gugatan kali ini, pihaknya mempersoalkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penetapan tersangka yang disebutnya tidak diterima secara langsung oleh Nurhadi dan kawan-kawan.

Baca juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Mangkir, KPK Siapkan Upaya Paksa

"SPDP itu kan syaratnya harus sampai ke orang yang ditetapkan. Rezky baru mengetahui dari orang yang dipanggil sebagai saksi," ujar Maqdir.

Maqdir menambahkan, pihaknya pun telah bersurat ke KPK untuk meminta penyidikan dihentikan sememtara dan menunda upaya paksa sambil menunggu putusan praperadilan.

"Hentikan dulu sementara waktu penyidikan kasus ini, pemanggilan saksi, pemanggilan tersangka, dan penjemputan paksa. Kami sampaikan surat ini juga agar bisa kita hargai bersama proses hukum yang ada di praperadilan," kata Maqdir.

Sebelumnya, Nurhadi, Rezky, dan Hiendra sudah pernah mengajukan gugatan praperadilan dan ditolah oleh PN Jakarta Selatan pada Selasa (21/1/2020) lalu.

Nurhadi cs mengajukan praperadilan berkaitan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Baca juga: KPK Imbau Nurhadi Serahkan Diri Sebelum Dijemput Paksa

Dalam kasus yang menjeratnya, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Nasional
Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Nasional
Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Nasional
Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan 'Vaksin' Literasi di Keluarga

Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan "Vaksin" Literasi di Keluarga

Nasional
Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Nasional
Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Nasional
Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Jaksa Sebut Juliari Batubara Terima Rp 14,7 Miliar Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Hari Kartini, Kompolnas Harap Polri Tingkatkan Jumlah, Kualitas, dan Peran Polwan

Nasional
Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Nasional
Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Kemenkes: Varian Baru Virus Corona B.1.617 Mengandung Dua Mutasi

Nasional
Panglima Pastikan Wanita TNI Punya Peluang Sama Kembangkan Karier Militer

Panglima Pastikan Wanita TNI Punya Peluang Sama Kembangkan Karier Militer

Nasional
Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Brigjen Ida Oetari Poernamasasi: Saya Pejuang Gender

Nasional
Kemensos Beri Bantuan Rp 67,5 Juta untuk Korban Luka akibat Ledakan Bom Makassar

Kemensos Beri Bantuan Rp 67,5 Juta untuk Korban Luka akibat Ledakan Bom Makassar

Nasional
4.776 CPNS Kemenkumham Ikuti Pelatihan Dasar

4.776 CPNS Kemenkumham Ikuti Pelatihan Dasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X