Wapres: Soal Corona Saja Kita Observasi, WNI Terduga Teroris Lintas Batas Juga Harus Dipikirkan

Kompas.com - 05/02/2020, 17:10 WIB
Wapres Maruf Amin saat melayat ke kediaman Gus Sholah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020). Dok. KIP/SetwapresWapres Maruf Amin saat melayat ke kediaman Gus Sholah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebut, hingga saat ini belum ada kesimpulan bagaimana cara memulangkan WNI terduga teroris pelintas.

Sebab, untuk memulangkan mereka, berbagai hal harus dibahas secara komprehensif.

Ia mengatakan, kebijakan menyeluruh apakah para WNI tersebut dipulangkan atau tidak harus diperhatikan, mulai dari cara memulangkan hingga dampaknya kepada warga lain jika yang bersangkutan telah pulang.

"Jadi memang itu pembahasannya komprehensif, belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020). 

Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Pulangkan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Ma'ruf mengatakan, dalam memulangkan WNI terduga teroris pelintas batas itu, pemerintah tidak ingin ada warga lain yang malah terpapar radikalisme karena mereka.

Sebab, tidak menutup kemungkinan di antara mereka masih ada yang menyebarkan paham radikalisme ke sekitarnya.

"Tentu kalau dipulangkan, apakah akan menularkan (radikalisme) atau tidak. Corona saja kita lakukan observasi dan diisolasi dulu. Ini juga harus dipikirkan. Kalau menular (radikalisme) berbahaya juga," kata Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, tentang bagaimana mereka akan dipulangkan atau tidak ke Tanah Air masih dalam tahap pembahasan.

Sebanyak 660 orang WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas.

Mereka rencananya dipulangkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ada dua alternatif terkait WNI tersebut.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Nasional
Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Nasional
Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Nasional
Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Nasional
Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Nasional
Kemenristek: Klaim Penemuan Obat Covid-19 Tak Bisa Tiba-tiba, Ada Prosedurnya

Kemenristek: Klaim Penemuan Obat Covid-19 Tak Bisa Tiba-tiba, Ada Prosedurnya

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Menunggu Obat dan Vaksin

Nasional
Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya

Nasional
KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

KPU Pangkas Usulan Tambahan Dana Pilkada Jadi Rp 2,6 Triliun

Nasional
Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Dilema Bansos, Penyokong Kesejahteraan Masyarakat Saat Pandemi yang Rentan Dikorupsi dan Dipolitisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X