Wapres: Soal Corona Saja Kita Observasi, WNI Terduga Teroris Lintas Batas Juga Harus Dipikirkan

Sebab, untuk memulangkan mereka, berbagai hal harus dibahas secara komprehensif.

Ia mengatakan, kebijakan menyeluruh apakah para WNI tersebut dipulangkan atau tidak harus diperhatikan, mulai dari cara memulangkan hingga dampaknya kepada warga lain jika yang bersangkutan telah pulang.

"Jadi memang itu pembahasannya komprehensif, belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020). 

Ma'ruf mengatakan, dalam memulangkan WNI terduga teroris pelintas batas itu, pemerintah tidak ingin ada warga lain yang malah terpapar radikalisme karena mereka.

Sebab, tidak menutup kemungkinan di antara mereka masih ada yang menyebarkan paham radikalisme ke sekitarnya.

"Tentu kalau dipulangkan, apakah akan menularkan (radikalisme) atau tidak. Corona saja kita lakukan observasi dan diisolasi dulu. Ini juga harus dipikirkan. Kalau menular (radikalisme) berbahaya juga," kata Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, tentang bagaimana mereka akan dipulangkan atau tidak ke Tanah Air masih dalam tahap pembahasan.

Sebanyak 660 orang WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas.

Mereka rencananya dipulangkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ada dua alternatif terkait WNI tersebut.

"Satu akan dipulangkan, yang kedua tidak akan dipulangkan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dalam opsi pertama, pemerintah berencana memulangkan mereka karena bagian dari WNI.

Rencana tersebut juga sudah disiapkan terkait proses deradikalisasi dan pengaturannya.

Sementara itu, opsi kedua adalah mereka tidak dipulangkan karena mereka telah melanggar hukum.

Alasan mencantumkan opsi tidak dipulangkan karena melihat risiko dan hubungan sesama FTF di berbagai negara. Aktivitas mereka di Tanah Air dikhawatirkan akan terkait terorisme.