Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Karantina Aman, Menkes Terawan: Saya Jaminkan Badan Saya

Kompas.com - 04/02/2020, 11:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjamin proses karantina 237 WNI dan 1 WNA dari Wuhan, China, berlangsung aman. Proses karantina dilakukan di Natuna, Kepulauan Riau, sejak Minggu (2/2/2020).

"Kalau saya bilang menjamin, kan repot. Saya menjaminkan badan saya karena itu saya ada di garda terdepan saat pesawat datang, saya masuk pertama ke dalam pesawat menyapa seluruh warga sehat dari Wuhan yang datang. Nah, itu artinya saya menjaminkan," ujar Terawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Rapat Komisi XI, Menkes Terawan Jelaskan Alasan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Terawan mengatakan, pemerintah pusat bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan warga Natuna menangkal penularan virus corona.

Menurut dia, warga Natuna juga memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari wabah virus corona.

"Mereka sebenarnya juga ingin dan mereka buktikan ini ke depan bersama-sama dari Natuna menyelamatkan Indonesia, terkhusus mengenai penyakit corona virus," kata Terawan.

Baca juga: Pasca-Evakuasi WNI dari Wuhan, Lokasi Karantina hingga Hoaks Virus Corona

Terawan juga menjamin pihaknya akan terus berkomunikasi setelah sebelumnya informasi keputusan observasi sempat terlambat disampaikan ke Pemda Natuna.

Hal itu dilakukan supaya operasi kemanusiaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana awal.

"Kan begini, ya, apa yang sudah dilakukan adalah kerja seperti yang telah diperintahkan oleh Menko Polhukam tadi, ini adalah operasi cepat kilat, dan harus tepat, tidak boleh meleset sedikit pun," kata Terawan.

Baca juga: Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan, China.

Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna.

Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Baca juga: Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Menanti bagi Penyebar Hoaks Virus Corona

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com