Kemenkes Bagi Wilayah Karantina di Natuna Jadi 3 Lapis, Masyarakat Umum Tak Bisa Mengakses

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membagi wilayah karantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Provinsi Hubei, China menjadi tiga lapis.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono memastikan masyarakat umum tidak bisa mengakses lokasi tersebut.

"Kami semua ada di situ untuk memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi," kata Anung, Senin (3/2/2020), seperti dikutip dari Antara. 

Baca juga: Dokter Kandungan Juga Disiapkan di Karantina Natuna, Menkes: Ada yang Hamil

Lapis pertama di mana para WNI tidak ada yang kontak dengan orang lain kecuali tenaga kesehatan.

Pada lapis kedua digunakan untuk dukungan pelayanan kesehatan, makanan, dan sebagainya. Sementara di lapis ketiga digunakan untuk tempat melakukan pemantauan.

Pertimbangan jarak yang berjauhan dengan lokasi masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi karantina merujuk pada mekanisme penularan virus.

Baca juga: Jokowi Berterima Kasih ke Warga Natuna yang Daerahnya Jadi Lokasi Karantina

Anung menyatakan, sejauh ini mekanisme penularan masih belum jelas meski beberapa menyebutkan kemungkinan melalui kontak dekat, melalui udara, dan juga melalui droplet atau dahak dan bersin orang yang terinfeksi.

Namun, Anung memastikan jarak tempat observasi kesehatan para WNI di Natuna cukup jauh dari lingkungan masyarakat umum.

"Jarak yang saat ini ada diyakini cukup jauh, virus ini juga tidak terlalu kuat di udara, daerah itulah yang kemudian kita yakin. Kita dari sisi kesehatan memastikan bahwa apa yang terjadi kalau itu adalah sifatnya airborne itu tidak akan sampai ke komunitas," kata dia.*

Baca juga: Menko PMK Sebut Hoaks Jadi Penyebab Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan

Tak hanya itu, Anung menegaskan, penempatan karantina di hanggar pangkalan udara  juga mempertimbangkan psikologi para WNI yang diobservasi kesehatannya agar tidak stres.

Ia juga mengatakan, keputusan lokasi observasi WNI di Natuna adalah kebijakan pemerintah pusat yang didasarkan berdasarkan berbagai pertimbangan.

"Mengenai mengapa di Natuna, ini kebijakan pemerintah, kami di Kementerian Kesehatan memberikan persiapan pelayanan. Tentu pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan, karena waktu, karena persoalan jumlah, karena persoalan kedaruratan itu sendiri. Banyak opsi yang disiapkan, tapi pemerintah memilih Natuna sebagai tempat observasi kesehatan selama masa karantina," kata Anung.