Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokter Kandungan Juga Disiapkan di Karantina Natuna, Menkes: Ada yang Hamil

Kompas.com - 03/02/2020, 20:55 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan ada wanita hamil di antara 238 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, Hubei, China.

Ia pun memastikan petugas hingga alat-alat medis di pusat observasi di Hanggar Lanud Raden Sadjad, Natuna, dalam kondisi lengkap.

"Kami sudah menyiapkan fasilitas kesehatan yang nempel di sana yang diawaki tenaga-tenaga spesialis, termasuk tenaga spesialis infeksi paru, bahkan obgyn juga ada karena ada yang hamil," kata Terawan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Para WNI yang dikarantina juga mendapatkan pendampingan psikologis.

Baca juga: Menkes Akan Berkantor di Natuna Selama Observasi WNI dari Wuhan

Terawan menyebut pemerintah menyediakan fasilitas psikiater dan psikolog untuk menyelenggarakan trauma healing.

"Kemudian psikiater sama psikolog. Ini sudah saya berangkatkan ke sana untuk namanya trauma healing," jelasnya.

Terawan pun menegaskan dirinya akan berkantor di Natuna, Kepulauan Riau, selama masa observasi para WNI yang pulang dari Wuhan itu.

Masa observasi diketahui berlangsung selama dua pekan.

"Saya bertanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan. Mulai dari penyiapan sampai kedatangan saya ada di sana," tegas Terawan.

Baca juga: Observasi Kesehatan 14 Hari di Natuna, Menjaga Imunitas WNI yang Dievakuasi dari Hubei

Diberitakan, pemerintah telah mengevakuasi WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Pada Minggu (2/2/2020), 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Jumlah itu lebih sedikit dari rencana evakuasi semula, yakni 245 WNI, karena dikurangi empat WNI yang memilih bertahan di Wuhan dan tiga WNI yang tidak lolos pemindaian pihak China.

Mereka menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com