Arteria Klaim KPK Tetap Independen Meski Jadi Bagian Rumpun Eksekutif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengklaim, ditempatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga rumpun eksekutif tidak akan mengganggu independensi KPK.

Sebabnya, independensi KPK diartikan sebagai kebebasan lembaga antirasuah itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Arteria menyebut, hal tersebut hingga kini tetap ada pada tubuh KPK.

Baca juga: Kata Arteria, Agus Cs Tak Berkepentingan Lagi Gugat UU KPK

Pernyataan ini disampaikan Arteria saat memberi keterangan dalam sidang lanjutan uji formil UU KPK yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

"DPR RI menerangkan bahwa penempatan KPK pada rumpun eksekutif tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh manapun bagi KPK. Dan KPK tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegahan dan penindakan tindak pidana korupsi," kata Arteria yang dalam persidangan bertindak sebagai perwakilan DPR RI.

Independensi KPK, kata Arteria, masih dapat dibuktikan sejak UU KPK direvisi September 2019 lalu.

Ia mencontohkan, belum sampai satu bulan Pimpinan KPK baru dilantik, Firli Bahuri dan kawan-kawan telah beberapa kali menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

Selain itu, menurut Arteria, penyebutan KPK sebagai lembaga negara didasari pada putusan MK Nomor 36 terhadap pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam putusan itu disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, yaitu lembaga di ranah eksekutif karena melakukan fungsi-fungsi di dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"KPK merupakan lembaga negara di dalam ranah eksekutif yang lebih dikenal lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakkan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Arteria.

Baca juga: DPR Bantah Revisi UU KPK Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2019

"Dengan demikian penempatan KPK pada rumpun eksekutif didasarkan pada pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk pada ranah eksekutif," lanjutnya.

Untuk diketahui, sejak direvisi pada September 2019, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah beberapa kali digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu dimohonkan oleh sejumlah pihak, mulai dari pegiat antikorupsi, advokat, akademisi, hingga mantan petinggi KPK.