Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

Kompas.com - 01/02/2020, 18:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyosialisasikan rencana menempatkan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran berlebih dari masyarakat di Natuna atas kedatangan WNI dari Wuhan.

"Ya saya harapkan, pemerintah bisa menyosialisasikan terkait dengan rencana tersebut, sehingga memang masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Puan mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan rencana evakuasi dan tempat karantina bagi WNI di Natuna.

Baca juga: WNI dari Wuhan Akan Diisolasi di Natuna

Oleh karenanya, ia berharap tidak terjadi gejolak sosial di Natuna.

"Siaga 1 kesiapan dari pemerintah terkait, hal ini tentu saya harapkan sudah diantisipasi sehingga tak menimbulkan gejolak sosial di wilayah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menuju ke Natuna untuk menyambut kedatangan WNI dari Wuhan.

Ia meyakini, proses karantina di Natuna dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Mungkin saya rasa sudah tiba di Natuna, saat ini. Dan tentu saja mengikuti prosedur isolasi untuk menjaga kesehatan mereka dan tidak membuat adanya indikasi penularan virus tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan

Sebelumnya diberitakan, informasi yang menyebutkan 243 WNI dari Wuhan, China, akan dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna belum pasti.

Namun, sejumlah warga Natuna sudah mulai cemas dan ketakutan, bahkan secara spontan warga tersebut langsung mendatangi Gedung DPRD Natuna, Jumat (31/1/2020) malam, berharap agar rencana yang belum pasti ini dibatalkan.

Di Gedung DPRD Natuna, ratusan warga ini langsung menyampaikan keluhannya yang pada intinya mereka menolak jika Natuna dijadikan sebagai tempat karantina untuk 243 WNI dari Wuhan, China.

Agus, pemuda Natuna yang dihubungi melalui telepon mengatakan pada dasarnya warga Natuna meminta agar lokasi karantina tidak dilakukan di Natuna.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

"Kami sepakat menolak keras rencana pemerintah pusat ini," kata Agus.

Agus menilai, Natuna merupakan pulau kecil dan padat penduduk, hal itulah yang menjadi kekhawatirannya jika dilakukan proses karantina di Natuna.

Senada juga diungkapkan anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hadi Chandra yang juga meminta agar kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Natuna sebagai wilayah karantina ditinjau ulang.

"RSUD di Natuna fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai, jadi bagaimana bisa RSUD Natuna dijadikan sebagai tempat untuk karantina WNI dari Wuhan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com