Salin Artikel

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyosialisasikan rencana menempatkan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran berlebih dari masyarakat di Natuna atas kedatangan WNI dari Wuhan.

"Ya saya harapkan, pemerintah bisa menyosialisasikan terkait dengan rencana tersebut, sehingga memang masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Puan mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan rencana evakuasi dan tempat karantina bagi WNI di Natuna.

Oleh karenanya, ia berharap tidak terjadi gejolak sosial di Natuna.

"Siaga 1 kesiapan dari pemerintah terkait, hal ini tentu saya harapkan sudah diantisipasi sehingga tak menimbulkan gejolak sosial di wilayah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menuju ke Natuna untuk menyambut kedatangan WNI dari Wuhan.

Ia meyakini, proses karantina di Natuna dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Mungkin saya rasa sudah tiba di Natuna, saat ini. Dan tentu saja mengikuti prosedur isolasi untuk menjaga kesehatan mereka dan tidak membuat adanya indikasi penularan virus tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, informasi yang menyebutkan 243 WNI dari Wuhan, China, akan dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna belum pasti.

Namun, sejumlah warga Natuna sudah mulai cemas dan ketakutan, bahkan secara spontan warga tersebut langsung mendatangi Gedung DPRD Natuna, Jumat (31/1/2020) malam, berharap agar rencana yang belum pasti ini dibatalkan.

Di Gedung DPRD Natuna, ratusan warga ini langsung menyampaikan keluhannya yang pada intinya mereka menolak jika Natuna dijadikan sebagai tempat karantina untuk 243 WNI dari Wuhan, China.

Agus, pemuda Natuna yang dihubungi melalui telepon mengatakan pada dasarnya warga Natuna meminta agar lokasi karantina tidak dilakukan di Natuna.

"Kami sepakat menolak keras rencana pemerintah pusat ini," kata Agus.

Agus menilai, Natuna merupakan pulau kecil dan padat penduduk, hal itulah yang menjadi kekhawatirannya jika dilakukan proses karantina di Natuna.

Senada juga diungkapkan anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hadi Chandra yang juga meminta agar kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Natuna sebagai wilayah karantina ditinjau ulang.

"RSUD di Natuna fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai, jadi bagaimana bisa RSUD Natuna dijadikan sebagai tempat untuk karantina WNI dari Wuhan," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/18520001/ketua-dpr-minta-pemerintah-sosialisasi-kedatangan-wni-wuhan-ke-warga-natuna

Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke