Komisi IX Protes Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Disebut "Cilaka"

Kompas.com - 01/02/2020, 15:09 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk Omnibus Law dan Kita di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena protes kepada pihak yang menyingkat Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja menjadi "RUU Cilaka".

Melki mengatakan, istilah "Cilaka" ibarat seperti sebuah pukulan bagi DPR dan pemerintah.

Oleh karena itu, ia meminta publik menyebut RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan sebutan RUU Ciptaker.

"Saya sarankan kita pake istilah Ciptaker ya, bukan Cilaka. Bahaya Indonesia. Saya beberapa kali pertemuan orang pake istilah Cilaka," kata Melki dalam sebuah diskusi bertajuk 'Omnibus Law dan Kita' di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

"Istilah ini jadi pukulan bagi kita. Coba pakai istilah yang positif, Ciptaker," lanjut dia.

Baca juga: Senin, Surpres RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Masuk Ke DPR

Melki sekaligus menegaskan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bukan pertempuran antara kelompok buruh dan pengusaha dan pemerintah.

Ia mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan pembahasan bersama baik untuk pekerja formal seperti buruh dan informal seperti pekerja bebas.

"Maksudnya, kita harus keluar dari perangkap bahwa seolah-olah UU itu hanya menguntungkan salah satu unsur. Saya kira tidak," ujar Melki.

Baca juga: Jubir Sebut Draf Omnibus Law Ada yang Direvisi karena Tak Sesuai Keinginan Jokowi

"Pekerja sektor formal ada 55 juta, informal ini banyak yang belum kita perhatikan sungguh-sungguh sebanyak 32 juta," sambung dia.

DPR sendiri akan memastikan pembahasan RUU Omnibus Law akan membela kepentingan buruh. Namun, akan diimbangi dengan kebutuhan para pengusaha.

"DPR memastikan posisi kami akan membela rakyat yang namanya buruh, tapi kami juga tahu bahwa yang namanya negara ini butuh pengusaha juga yang membuat perekonomian semakin tumbuh, jadi semua harus duduk bersama," ujar Melki.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X