Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Jokowi: Menkumham Bisa Copot Bawahannya Tanpa Izin Presiden

Kompas.com - 31/01/2020, 12:17 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menanggapi langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mencopot Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi.

Dini menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan kewenangan penuh Yasonna sebagai Menkumham.

Oleh karena itu, Yasonna tak harus berkonsultasi atau meminta izin Presiden Joko Widodo sebelum melakukan pencopotan.

"Karena Menkumham bisa saja mencopot siapapun dalam jajarannya tanpa harus berkonsultasi atau minta izin dulu ke Presiden," kata Dini saat dihubungi, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Yasonna Laoly Siap Mundur dari Jabatan Menkumham, Jika...

Kendati demikian, Dini mengaku tidak tahu apakah Yasonna sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan itu.

"Saya kurang tau teknis detailnya," kata dia.

Dini sendiri belum mengetahui apa sikap Presiden soal langkah Yasonna mencopot Sompie.
"Bapak kayaknya belum ngomong apa-apa soal ini," ujar dia.

Menurut Dini, Presiden hanya mengingatkan agar seluruh jajarannya hati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media.

Peringatan ini disampaikan Presiden terkait Yasonna yang salah memberi informasi soal keberadaan eks caleg PDI-P yang juga buron KPK Harun Masiku.

Baca juga: TII: Mencopot Yasonna Jadi Ujian Komitmen Antikorupsi Jokowi

"Bapak kemarin mengingatkan kepada semua menteri-menterinya untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Data harus dicek ulang sebelum disampaikan ke publik, jangan asal terima saja," ujar Dini.

Yasonna diketahui mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi tak lama setelah Ronny meralat informasi soal keberadaan Harun Masiku.

Ronny dan Yasonna sebelumnya menyebut Harun berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Namun belakangan Ronny mengakui bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan.

Baca juga: Sikap Jokowi ke Yasonna Dinilai Terlalu Lembut

Yasonna sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDI-P lantas membentuk tim independen yang menyelidiki kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna yang beralasan mencopot Ronny agar memudahkan penyelidikan dan menghindari konflik kepentingan.

Presiden Jokowi sendiri enggan mengomentari pencopotan Ronny Sompie ini. Ia meminta pencopotan tersebut ditanyakan ke Yasonna selaku pihak yang mencopot.

"Itu tanya ke Menkumham," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com