Kompas.com - 30/01/2020, 16:43 WIB
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Padahal, Yasonna dinilai telah menghalang-halangi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memburu eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku yang terjerat kasus dugaan suap kepada Komisioner KPK Wahyu Setiawan.

"Pak Presiden mestinya sikapnya tidak seperti kemarin itu, membiarkan saja menterinya melakukan kebohongan publik, menghalangi proses penyelidikan penyidikan KPK dan tidak ada tindakan apapun," kata Arif dalam konferensi pers, Kamis (29/1/2020).

Baca juga: Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Arief menilai, sikap Kepala Negara yang hanya meminta seluruh menterinya untuk berhati- hati dalam mengeluarkan pernyataan di hadapan publik, terlalu lembut.

Arief menyebut, Yasonna boleh dibilang telah melanggar etika pejabat publik. Karena ia diduga mengeluarkan pernyataan tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.

"Hanya diminta berhati-hati mengeluarkan statement. Begitu lembutnya sikap Pak Jokowi terhadap menterinya yang melakukan kesalahan besar," ujar Arif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peristiwa ini menuai persepsi bahwa ada konflik kepentingan pada diri Yasonna. Di satu sisi ia sebagai Menkumham, namun di sisi lain ia harus merupakan pimpinan PDI-P yang harus menjaga citra partainya.

Arif menambahkan, sikap Presiden Jokowi atas blunder-blunder yang dilakukan Yasonna juga akan menjadi bukti ketiadaan komitmen pemberantasan korupsi pada pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

"Ketika Presiden Jokowi tahu ada persoalan begitu serius dan sikapnya selunak itu, kita bisa menilai bahwa apa yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi untuk memperkuat pemberantasan korupsi omong kosong," kata Arif.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna diadukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atas dugaan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku karena sempat memberi informasi yang tidak valid soal keberadaan Harun.

Yasonna juga mendapat sorotan saat ia menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.