TII: Mencopot Yasonna Jadi Ujian Komitmen Antikorupsi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didorong untuk mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait simpang siur informasi keberadaan eks caleg PDI-P, Harun Masiku.

Adapun Harun merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait penetapan anggota DPR. 

Baca juga: Sikap Jokowi ke Yasonna Dinilai Terlalu Lembut

Manajer Riset Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, mencopot Yasonna merupakan ujian bagi Jokowi untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.

"Komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu bisa ditunjukkan hari ini dengan cara lulus enggak ujian untuk mencopot Yasonna Laoly?" kata Wawan dalam konferensi pers di Kantor TII, Kamis (30/1/2020).

Menurut Wawan, Yasonna patut dicopot dari Menkumham setelah menyampaikan informasi yang tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.

Wawan menilai, pencopotan Dirjen Imigraso Ronny Sompie oleh Yasonna dan pembentukan tim independen di Kemenkumham terkait polemik Haru Masiku tidaklah cukup.

Ia juga mendorong Presiden Jokowi membentuk tim independen mendalami dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan Yasonna.

"Alangkah baiknya Jokowi yang membentuk tim independen sehingga tim independen itu memeriksa yang bersangkutan dengan menonaktifkan Yasonna Laoly atau mencopot Yasonna Laoly," ujar Wawan.

Baca juga: Bertemu Airlangga dan Yasonna, Puan Samakan Persepsi Pembahasan Omnibus Law

Dorongan serupa juga dilontarkan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Arif menilai, Jokowi mesti turun tangan mencopot Yasonna bila Yasonna tak kunjung mengundurkan diri dari Menkumhan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Itu pilihan pertama (Yasonna mundur), pilihan keduanya adalah, kalau itu kan kesadaran ya (Yasonna mundur) kalau ini yang kedua yang harus dilakukan, seperti dalam statement yang disampaikan, ini harus dilakukan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo," kata Arif.

Sebelumnya, Yasonna dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atas dugaan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku karena sempat memberi informasi yang tidak valid soal keberadaan Harun.

Yasonna juga dikritik ketika ia menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku.