Aspri Imam Nahrawi Didakwa Menerima Suap Rp 11,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum didakwa menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

Hal itu disampaikan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan Ulum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: KPK Panggil Asisten Pribadi Istri Mantan Menpora Imam Nahrawi

"Bahwa Terdakwa Miftahul Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Menpora RI menerima hadiah berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI," kata jaksa KPK Budhi Sarumpaet. 

ANTARA FOTO/RENO ESNIR Tersangka asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum (tengah) berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (8/1/2020). KPK menyatakan berkas penyidikan Miftahul Ulum dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018 tersebut dinyatakan sudah Lengkap dan siap disidangkan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***

Yakni, penerimaan terkait proposal bantuan dana hibah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada Multi Eventh Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Baca juga: Berkas Penyidikan Rampung, Imam Nahrawi Segera Disidang

Serta penerimaan terkait proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018.

Atas perbuatannya, Ulum didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.