Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wabah Virus Corona, PKS Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 08:52 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kota Wuhan, Hubei, China.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta, penyebaran virus corona di kota tersebut makin mengkhawatirkan.

"Perlu segera evakuasi jika melihat data yang terjangkit dan juga korban jiwa terus meningkat setiap hari. Langkah paling logis untuk memastikan WNI aman adalah dengan dikeluarkan dari wilayah isolasi," kata Sukamta, Kamis (30/1/2020).

"Kami dengar Kemenlu sedang menjajagi upaya ini, kami harapkan bisa berhasil dan ditindaklanjuti dengan penerjunan tim khusus dari Indonesia untuk menjemput WNI," ujar dia.

Baca juga: Mahasiswa RI di Wuhan soal Evakuasi: Kami Diminta Siapkan Dokumen

Selain itu, Sukamta meminta agar pemerintah menyiapkan upaya pencegahan maksimal di dalam negeri.

Ia mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan penanganan intensif sebagai sebagai langkah antisipasi jika ada yang terinfeksi virus corona.

"Langkah antisipatif harus secara ketat dilakukan mengingat virus sudah menyebar di 16 negara di luar China," tuturnya.

Bertalian dengan hal itu, Sukamta juga meminta pemerintah sementara mencabut fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China ke Indonesia.

Baca juga: Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Sukamta yakin Pemerintah China dapat memahami pencabutan fasilitas tersebut di tengah situasi seperti ini.

"Pemerintah dalam hal ini perlu segera mengambil kebijakan untuk membekukan visa warga negara China dan warga negara lain yang pernah singgah di Tiongkok (China) yang akan masuk ke Indonesia atau dengan kebijakan mencabut sementara fasilitas bebas visa untuk turis China," kata dia.

"Menjaga keamanan dan keselamatan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah tidak perlu ragu untuk segera menerapkan kebijakan yang ketat soal ini," ujar Sukamta.

Diberitakan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan opsi mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di Kota Wuhan, China, setelah mewabahnya virus corona.

Namun, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa evakuasi belum dapat dilakukan lantaran Pemerintah China masih menutup akses Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei.

"Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Mengapa WNI di Wuhan Belum Dievakuasi? Ini Jawaban Jokowi...

Oleh sebab itu, langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Indonesia yakni memastikan bahwa semua WNI di kota tersebut terpenuhi kebutuhan logistiknya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com