Wabah Virus Corona, PKS Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 08:52 WIB
Tim medis memeriksa seorang pasien yang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Jinyintan Wuhan pada 26 Januari 2020. EPA-EFE/STRTim medis memeriksa seorang pasien yang terinfeksi virus corona di Rumah Sakit Jinyintan Wuhan pada 26 Januari 2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kota Wuhan, Hubei, China.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta, penyebaran virus corona di kota tersebut makin mengkhawatirkan.

"Perlu segera evakuasi jika melihat data yang terjangkit dan juga korban jiwa terus meningkat setiap hari. Langkah paling logis untuk memastikan WNI aman adalah dengan dikeluarkan dari wilayah isolasi," kata Sukamta, Kamis (30/1/2020).

"Kami dengar Kemenlu sedang menjajagi upaya ini, kami harapkan bisa berhasil dan ditindaklanjuti dengan penerjunan tim khusus dari Indonesia untuk menjemput WNI," ujar dia.

Baca juga: Mahasiswa RI di Wuhan soal Evakuasi: Kami Diminta Siapkan Dokumen

Selain itu, Sukamta meminta agar pemerintah menyiapkan upaya pencegahan maksimal di dalam negeri.

Ia mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan penanganan intensif sebagai sebagai langkah antisipasi jika ada yang terinfeksi virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Langkah antisipatif harus secara ketat dilakukan mengingat virus sudah menyebar di 16 negara di luar China," tuturnya.

Bertalian dengan hal itu, Sukamta juga meminta pemerintah sementara mencabut fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China ke Indonesia.

Baca juga: Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Sukamta yakin Pemerintah China dapat memahami pencabutan fasilitas tersebut di tengah situasi seperti ini.

"Pemerintah dalam hal ini perlu segera mengambil kebijakan untuk membekukan visa warga negara China dan warga negara lain yang pernah singgah di Tiongkok (China) yang akan masuk ke Indonesia atau dengan kebijakan mencabut sementara fasilitas bebas visa untuk turis China," kata dia.

"Menjaga keamanan dan keselamatan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah tidak perlu ragu untuk segera menerapkan kebijakan yang ketat soal ini," ujar Sukamta.

Diberitakan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan opsi mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di Kota Wuhan, China, setelah mewabahnya virus corona.

Namun, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa evakuasi belum dapat dilakukan lantaran Pemerintah China masih menutup akses Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei.

"Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Mengapa WNI di Wuhan Belum Dievakuasi? Ini Jawaban Jokowi...

Oleh sebab itu, langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Indonesia yakni memastikan bahwa semua WNI di kota tersebut terpenuhi kebutuhan logistiknya.

Ia sekaligus mengimbau kepada WNI yang terisolasi di Wuhan untuk menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus tersebut.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, yang paling penting kita waspada dan hati-hati ya," ujar Jokowi.

Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar KBRI terus memantau kondisi WNI di Wuhan dan sejumlah kota lain di China.

"Yang paling penting komunikasi antara KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin baik. Ini nanti mungkin dalam empat lima hari baru urusan logistik yang akan dicarikan solusinya," tuturnya.

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Hingga Kamis (30/1/2020) pagi, 133 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus corona. Sebanyak 16 negara telah mengonfirmasi penemuan kasus yang disebabkan virus corona di wilayahnya.

Selain China, kasus virus corona ditemukan di Thailand, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Singapura, Malaysia, Nepal, Perancis, Australia, Kanada, Jerman, Taiwan, Sri Lanka, dan Kamboja. Sekitar dari 6.165 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.