Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wabah Virus Corona, PKS Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 08:52 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kota Wuhan, Hubei, China.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta, penyebaran virus corona di kota tersebut makin mengkhawatirkan.

"Perlu segera evakuasi jika melihat data yang terjangkit dan juga korban jiwa terus meningkat setiap hari. Langkah paling logis untuk memastikan WNI aman adalah dengan dikeluarkan dari wilayah isolasi," kata Sukamta, Kamis (30/1/2020).

"Kami dengar Kemenlu sedang menjajagi upaya ini, kami harapkan bisa berhasil dan ditindaklanjuti dengan penerjunan tim khusus dari Indonesia untuk menjemput WNI," ujar dia.

Baca juga: Mahasiswa RI di Wuhan soal Evakuasi: Kami Diminta Siapkan Dokumen

Selain itu, Sukamta meminta agar pemerintah menyiapkan upaya pencegahan maksimal di dalam negeri.

Ia mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan penanganan intensif sebagai sebagai langkah antisipasi jika ada yang terinfeksi virus corona.

"Langkah antisipatif harus secara ketat dilakukan mengingat virus sudah menyebar di 16 negara di luar China," tuturnya.

Bertalian dengan hal itu, Sukamta juga meminta pemerintah sementara mencabut fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China ke Indonesia.

Baca juga: Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Sukamta yakin Pemerintah China dapat memahami pencabutan fasilitas tersebut di tengah situasi seperti ini.

"Pemerintah dalam hal ini perlu segera mengambil kebijakan untuk membekukan visa warga negara China dan warga negara lain yang pernah singgah di Tiongkok (China) yang akan masuk ke Indonesia atau dengan kebijakan mencabut sementara fasilitas bebas visa untuk turis China," kata dia.

"Menjaga keamanan dan keselamatan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah tidak perlu ragu untuk segera menerapkan kebijakan yang ketat soal ini," ujar Sukamta.

Diberitakan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan opsi mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di Kota Wuhan, China, setelah mewabahnya virus corona.

Namun, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa evakuasi belum dapat dilakukan lantaran Pemerintah China masih menutup akses Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei.

"Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Mengapa WNI di Wuhan Belum Dievakuasi? Ini Jawaban Jokowi...

Oleh sebab itu, langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Indonesia yakni memastikan bahwa semua WNI di kota tersebut terpenuhi kebutuhan logistiknya.

Ia sekaligus mengimbau kepada WNI yang terisolasi di Wuhan untuk menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus tersebut.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, yang paling penting kita waspada dan hati-hati ya," ujar Jokowi.

Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar KBRI terus memantau kondisi WNI di Wuhan dan sejumlah kota lain di China.

"Yang paling penting komunikasi antara KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin baik. Ini nanti mungkin dalam empat lima hari baru urusan logistik yang akan dicarikan solusinya," tuturnya.

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Hingga Kamis (30/1/2020) pagi, 133 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus corona. Sebanyak 16 negara telah mengonfirmasi penemuan kasus yang disebabkan virus corona di wilayahnya.

Selain China, kasus virus corona ditemukan di Thailand, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Singapura, Malaysia, Nepal, Perancis, Australia, Kanada, Jerman, Taiwan, Sri Lanka, dan Kamboja. Sekitar dari 6.165 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com