Kompas.com - 29/01/2020, 15:46 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan.

CIMAHI, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan opsi mengavakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di Kota Wuhan, China, setelah mewabahnya virus corona.

Namun, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa evakuasi belum dapat dilakukan lantaran Pemerintah China masih menutup akses Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei.

"Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci," ujar Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Evakuasi WNI di Wuhan Masih Menunggu Sikap Pemerintah China

Oleh sebab itu, langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Indonesia yakni memastikan bahwa semua WNI di kota tersebut terpenuhi kebutuhan logistiknya.

Ia sekaligus mengimbau kepada WNI yang terisolasi di Wuhan untuk menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus tersebut.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, yang paling penting kita waspada dan hati-hati ya," ujar Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar KBRI terus memantau kondisi WNI di Wuhan dan sejumlah kota lain di China.

Baca juga: Wabah Virus Corona, BNPB Kirim 10.000 Masker untuk WNI di China

"Yang paling penting komunikasi antara KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin baik. Ini nanti mungkin dalam empat lima hari baru urusan logistik yang akan dicarikan solusinya," lanjut Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri merespons berita tentang permintaan WNI di Wuhan untuk dievakuasi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Fauzisyah mengatakan, semua kebijakan terkait WNI di Wuhan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan yang masih terus dibahas.

Baca juga: Kemenlu Gelontorkan Rp 133 Juta Bagi 243 WNI yang Terisolasi di China

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.