Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencopotan Ronny Sompie oleh Yasonna Diduga Terkait Kasus Harun Masiku

Kompas.com - 29/01/2020, 09:37 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menduga ada kaitan pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dengan pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ronny Sompie dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang juga diketahui publik sebagai politikus PDI Perjuangan.

"Ya, jelas itu sangat berkaitan," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Isnur mempertanyakan, seharusnya yang dicopot tidak hanya Ronny.

Baca juga: Yasonna Copot Ronny Sompie, ICW: Lebih Baik Yasonna Juga Dicopot

Menurut dia, Yasonna juga harus dicopot dari jabatannya saat ini sebagai Menkumham oleh Presiden Joko Widodo atas dugaan ada konflik kepentingan.

"Padahal yang masyarakat sipil lihat lebih banyak konflik kepentingan dan dugaan menghalangi adalah Menkumham," kata dia.

Isnur dan para pegiat antikorupsi sebelumnya telah melaporkan kasus dugaan upaya menghalangi pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Yasonna ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia berharap agar KPK dapat mengusut laporan yang mereka sampaikan.

"Biar terungkap semua, siapa yang melindungi Harun dan calon-calon tersangka lainnya. Siapa yang membantu, menyembunyikan, melarikan, dan lain-lain," ujar Isnur.

Baca juga: ICW: Nazaruddin di Kolombia Saja Bisa Ditangkap KPK, Kenapa Harun Masiku Tidak?

Yasonna sebelumnya menyebut Harun Masiku masih berada di luar negeri dan belum kembali.

Namun, dalam konferensi pers, Ronnie Sompie menyebutkan bahwa Harun telah kembali ke Tanah Air sejak 7 Januari atau sehari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dilakukan.

OTT tersebut dilakukan lantaran adanya kasus dugaan suap untuk memuluskan jalan Harun menduduki kursi di parlemen.

Imbas dari perbedaan pernyataan ini, Ronny dicopot dari jabatannya.

Yasonna beralasan, pencopotan itu dilakukan agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan Harun Masiku yang kini buron.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Copot Ronny Sompie, Yasonna Ingin Tak Ada Konflik Kepentingan Usut Keimigrasian Harun Masiku

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com