Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Kompas.com - 26/01/2020, 06:34 WIB
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin Wikimedia CommonsDelegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Liem Koen Hian merupakan tokoh Tionghoa kelahiran Banjarmasin tahun 1896. Anak dari pengusaha Liem Ke An ini sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, namun tak selesai.

Berdasarkan catatan Yerry Wiryawan di majalah Basis berjudul "Tiga Menentang Stigma" tahun 2019, Liem mengambil sekolah hukum di Jakarta.

Dalam kariernya, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan minyak di Balikpapan. Namun, Liem merasa tidak betah dengan pekerjaan kantoran. Akhirnya, ia pun memutuskan menjadi wartawan.

"Saat itu jamak terjadi bahwa seorang wartawan peranakan menjadi seorang nasionalis," tulis Yerry dalam catatannya.

Baca juga: Koran Sin Po, Pelopor Istilah Indonesia yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Kiprahnya sebagai wartawan pun beragam, ia pernah menjadi editor di sejumlah majalah Tionghoa saat itu. Misalnya, Tjhoen Tjihioe pada tahun 1915-1916, Soo Lim Po tahun 1917, Sinar Sumatra pada tahun 1918-1921 dan Pewarta Soerabaia pada tahun 1921-1925.

Di sela kariernya sebagai wartawan lah, Liem meninggalkan nasionalisme Tionghoa dan mengadopsi nasionalisme Indonesia sejak era 1920-an.

Gagasannya ia kembangkan saat menjadi editor di koran Soeara Publiek pada tahun 1925-1929, Sin Jit Po pada tahun 1929-1932; 1939 dan Kong Hoa Po pada tahun 1937-1938.

Baca juga: Kisah John Lie, Perwira TNI Keturunan Tionghoa yang Kerap Lolos dari Kepungan Belanda

Sekitar tahun 1930-an, Liem memiliki kesadaran politik yang berkembang pesat. Pada September 1932, ia mendirikan partai Tionghoa pertama bernama Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

PTI didirikan secara jelas untuk mendukung gerakan nasionalis Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan saat itu. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PTI pertama pada periode tahun 1932-1933.

Seiring perjalanannya, pada tahun 1937, ia bergabung dengan partai Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), partai beraliran kiri.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X