Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Kompas.com - 26/01/2020, 06:34 WIB
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin Wikimedia CommonsDelegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Liem Koen Hian merupakan tokoh Tionghoa kelahiran Banjarmasin tahun 1896. Anak dari pengusaha Liem Ke An ini sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, namun tak selesai.

Berdasarkan catatan Yerry Wiryawan di majalah Basis berjudul "Tiga Menentang Stigma" tahun 2019, Liem mengambil sekolah hukum di Jakarta.

Dalam kariernya, ia pernah bekerja di sebuah perusahaan minyak di Balikpapan. Namun, Liem merasa tidak betah dengan pekerjaan kantoran. Akhirnya, ia pun memutuskan menjadi wartawan.

"Saat itu jamak terjadi bahwa seorang wartawan peranakan menjadi seorang nasionalis," tulis Yerry dalam catatannya.

Baca juga: Koran Sin Po, Pelopor Istilah Indonesia yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Kiprahnya sebagai wartawan pun beragam, ia pernah menjadi editor di sejumlah majalah Tionghoa saat itu. Misalnya, Tjhoen Tjihioe pada tahun 1915-1916, Soo Lim Po tahun 1917, Sinar Sumatra pada tahun 1918-1921 dan Pewarta Soerabaia pada tahun 1921-1925.

Di sela kariernya sebagai wartawan lah, Liem meninggalkan nasionalisme Tionghoa dan mengadopsi nasionalisme Indonesia sejak era 1920-an.

Gagasannya ia kembangkan saat menjadi editor di koran Soeara Publiek pada tahun 1925-1929, Sin Jit Po pada tahun 1929-1932; 1939 dan Kong Hoa Po pada tahun 1937-1938.

Baca juga: Kisah John Lie, Perwira TNI Keturunan Tionghoa yang Kerap Lolos dari Kepungan Belanda

Sekitar tahun 1930-an, Liem memiliki kesadaran politik yang berkembang pesat. Pada September 1932, ia mendirikan partai Tionghoa pertama bernama Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

PTI didirikan secara jelas untuk mendukung gerakan nasionalis Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan saat itu. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PTI pertama pada periode tahun 1932-1933.

Seiring perjalanannya, pada tahun 1937, ia bergabung dengan partai Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), partai beraliran kiri.

Baca juga: Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X