Kisah John Lie, Perwira TNI Keturunan Tionghoa yang Kerap Lolos dari Kepungan Belanda

Kompas.com - 19/01/2020, 06:00 WIB
Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma atau yang dikenal John Lie. Ia adalah pejuang keturunan Tionghoa yang dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana oleh pemerintah Indonesia. Dispenal TNI AL/istimewaLaksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma atau yang dikenal John Lie. Ia adalah pejuang keturunan Tionghoa yang dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana oleh pemerintah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki perwira TNI keturunan Tionghoa yang dijuluki "Hantu Selat Malaka". Dia ahli dalam menyelundupkan senjata di laut untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan.

Namanya Jahja Daniel Dharma yang dikenal dengan nama John Lie.

Perjalanan John Lie dimulai ketika ia dan teman-teman pelautnya asal Indonesia yang bekerja di maskapai pelayaran KPM (Koninlijk Paketvaart Maatschapij) pulang ke Tanah Air setelah kekalahan Jepang akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.

Selama perjalanan pulang ke Indonesia, John Lie singgah ke Singapura selama 10 hari.

Tujuannya, untuk mempelajari sistem pembersihan ranjau laut dari Royal Navy dan taktik perang laut di Pelabuhan Singapura.

Baca juga: Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

John sengaja mempelajari taktik perang laut demi memuluskan rencananya bergabung ke laskar perjuangan.

Kendati demikian, setiba di Indonesia, John tidak langsung bergabung ke laskar perjuangan. Ia memilih mengumpulkan uang di Yogyakarta.

Pada Mei 1946, John Lie menemui pimpinan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia (KRIS) Hans Pandelaki dan Mohede di Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta

Dilansir dari buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran yang ditulis wartawan Kompas, Iwan Santosa, John Lie mulai bergabung dengan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia (KRIS) pada Mei 1946.

John diterima sebagai anggota KRIS Barisan Laut dan diberi surat pengantar untuk bertemu AA Maramis yang saat itu menjabat menteri keuangan.

Maramis lantas meminta John Lie menghadap Kepala Staf Angkatan Laut RI (ALRI) Laksamana M Pardi di Yogyakarta.

Kepada Pardi, John Lie bercerita betapa ingin sekali ikut mempertahankan kemerdekaan NKRI melalui pertahanan maritim dan menyampaikan keahlian yang dipelajarinya di Singapura.

Baca juga: Peran Prajurit Tionghoa dalam Perkembangan TNI...

Singkat cerita, Pardi lantas menandatangani izin bergabungnya John Lie di ALRI. John Lie pun diangkat sebagai Kelasi III.

John diberi mandat oleh Pardi pada 29 Agustus 1946, untuk pergi ke Pelabuhan Cilacap, bergabung bersama ALRI di sana. Berangkatlah John Lie ke Cilacap dengan menumpang gerbong pos di kereta api uap dari Yogyakarta.

Penyelundupan senjata

Dokumentasi John Lie di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa.Kompas.com/Silvita Agmasari Dokumentasi John Lie di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa.
Pada September 1947, Kepala Urusan Pertahanan di Luar Negeri membeli sejumlah kapal cepat.

Pemerintah kemudian menyaring personalia yang layak untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan untuk memasok kebutuhan perlengkapan perjuangan Indonesia.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X