Beda dengan Sekjen, Ketua DPP Sebut Berkarya Tak Gabung Oposisi Bersama PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang membantah partainya mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi bagian dari oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Andi mengatakan, pertemuan antara petinggi Partai Berkarya dan PKS, Selasa (19/11/2019) kemarin, merupakan pertemuan silaturahim biasa.

"Pertemuan tersebut hanyalah pertemuan silahturahim biasa untuk memenuhi undangan petinggi PKS, bukan untuk mendukung partai oposisi atau menjadi bagian dari partai oposisi," ujar Andi melalui keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).

"Pertemuan tersebut (dengan PKS) adalah bagian dari langkah eksternal partai untuk membuka diri untuk program-program pro rakyat, ekonomi kerakyatan demi menjaga keutuhan NKRI," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Kami Tak Ingin PKS Sendirian Jadi Oposisi

Menurut Andi, Berkarya juga bisa berilaturahim dengan partai politik lain, terutama partai politik pendukung pemerintah. Menurut dia, itu adalah bentuk merajut kebangsaan.

Sebab, dalam menghadapi Pemilu 2024, semua partai politik bisa disebut mitra, namun bisa juga disebut kompetitor.

Oleh sebab itu, evaluasi dan persiapan harus dilakukan dengan langkah-langkah positif, baik internal partai maupun eksternal partai.

Andi menambahkan, demi menidaklanjuti langkah partai selanjutnya dan evaluasi kinerja partai, maka dalam waktu dekat Partai Berkarya akan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas).

"Bahwa waktu yang tepat untuk Rapimnas dan Munas Partai Berkarya paling lambat Januari 2020," kata Andi.

Berbeda dengan Sekjen

Diketahui, pernyataan Andi ini berbeda dengan pernyataan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso saat memberikan keterangan seusai pertemuan dengan elite PKS.

Baca juga: Presiden PKS: Partai Berkarya Bermanfaat Bentuk Opini dan Tekan Pemerintah

Priyo mengatakan, Partai Berkarya bersama PKS akan menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan pemerintah yang kritis dan konstruktif.

"Kami akan menjadi penyeimbang yang kritis tapi konstruktif terhadap apapun policy pemerintah," ujar Priyo.

"Kami tidak ingin membiarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang ada sekarang ini," lanjut dia.

Priyo mengatakan, sebuah negara demokrasi perlu adanya kekuatan oposisi yang menjalankan fungsi penyeimbang.

Dengan begitu, kualitas demokrasi akan terjaga dengan adanya kritik dan gagasan alternatif dari partai politik di luar pemerintah.

Baca juga: Petinggi PKS dan Partai Berkarya Sepakati 5 Poin Nota Kesepahaman Ini

"Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kekuasaan," kata Priyo.

Mantan politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan bahwa partainya berkomitmen untuk membangun sistem demokrasi yang baik dengan memutuskan menjadi oposisi.

Ia tidak ingin pemerintahan saat ini berjalan tanpa adanya kekuatan penyeimbang.

"Kita tetap berkomitmen untuk membangun demokrasi yang hebat dan jangan biarkan penguasa atau pemerintah sendirian sehingga kemudian salah arah," ucap Priyo.