Anggota Dewas: Tujuan Revisi UU KPK Memang Melemahkan

Kompas.com - 23/01/2020, 17:56 WIB
Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris Usai Mengisi Acara Peluncuran Corruption Perception Index 2019 di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris Usai Mengisi Acara Peluncuran Corruption Perception Index 2019 di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menegaskan, sikapnya terkait direvisinya UU KPK tidak berubah.

Menurut dia, revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 memang bertujuan untuk melemahkan KPK.

"Saya pikir, tidak berubah pandangannya bahwa revisi Undang-undang KPK itu memang tujuannya melemahkan," kata Syamsuddin di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Pemohon Sulit Mendapat Alat Bukti Perkara UU KPK, DPR Dituding Sengaja Sembunyikan

Syamsuddin tidak merinci bagian mana dari revisi yang bertujuan melemahkan KPK.

Dia hanya meminta masyarakat untuk terus mengawal, jangan sampai KPK tak maksimal dalam pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi," ungkapnya.

Sebelum ditunjuk menjadi anggota Dewas KPK, Syamsuddin yang juga peneliti LIPI, kerap mengkritik UU yang baru. UU tersebut menjadi dasar hukum lahirnya dewan pengawas.

Saat ditanya wartawan jelang pelantikannya, Jumat (20/12/2019), Syamsuddin mengakui ia sempat mengkritik UU KPK yang baru, termasuk keberadaan Dewan Pengawas.

Namun, ia mengaku kritik tersebut dilontarkan pada saat proses revisi UU masih berjalan di DPR.

Saat itu, draf RUU KPK yang belum final masih mengatur bahwa anggota dewan pengawas dipilih oleh DPR.

Namun, pemerintah dan DPR belakangan mengubah ketentuan itu sehingga Dewan Pengawas dipilih langsung Presiden.

Baca juga: KPK Lambat Geledah DPP PDI-P, ICW: Bukti UU KPK Baru Mempersulit

"Betul sekali (saya sempat kritik), semula format dewan pengawas itu dibentuk oleh dewan, oleh partai-partai politik, DPR. Tapi belakangan berubah sebab dibentuk oleh Presiden," kata Syamsuddin Haris.

Syamsuddin pun mengaku tak lagi keberatan setelah perubahan itu. Sebab, ia percaya Presiden Joko Widodo akan memilih tokoh berintegritas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Nasional
Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Nasional
Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Nasional
Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X