Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Tak Tangani Kasus Dugaan Korupsi di Asabri

Kompas.com - 22/01/2020, 22:48 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku pihaknya tidak mendalami dugaan kasus korupsi di PT Asabri.

Menurutnya, kasus tersebut sudah ditangani intansi lain. Namun, Burhanuddin tidak menyebutkan pihak yang menyelidiki dugaan korupsi tersebut.

"Enggak, Asabri sudah ada yang ngambil," ungkap Burhanuddin di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: OJK Tak Masuk Lembaga Pengawas, Ombudsman Dalami Penggagas PP Asabri

Dugaan adanya korupsi di Asabri berawal dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sejauh ini, Polri adalah instansi yang mengaku tengah mendalami dugaan korupsi di Asabri. 

Polri mengaku masih menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Asabri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, pihaknya juga masih menunggu kepada siapa hasil audit akan diberikan.

Baca juga: Polri Tunggu Hasil Audit BPK terkait Dugaan Korupsi di Asabri

"Nanti dari BPK telah selesai melakukan audit, nanti kemudian apakah diserahkan ke kepolisian, atau ke kejaksaan, kami masih menunggu," ungkap Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2020).

"Jadi intinya polisi siap, sambil menunggu daripada hasil audit dari BPK," lanjut dia.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis sebelumnya memerintahkan Bareskrim membentuk tim untuk mendalami dugaan tersebut.

Tim tersebut dikepalai Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dan terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Menurut Polri, tim tersebut sedang mencari informasi atau memverifikasi dugaan korupsi tersebut.

Namun, Argo tidak menjelaskan mengapa polisi sudah bergerak meski masih menunggu hasil audit BPK.

Baca juga: DPR Heran Asabri dan Taspen Tidak dalam Pengawasan OJK

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membentuk tim investigasi bersama BPK untuk mengusut dugaan korupsi di PT Asabri.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lewat tim tersebut, KPK akan melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di perusahaan asuransi pelat merah itu.

"Kita akan melakukan join investigation, jadi penyelidikan bersama, di pihak BPK akan lakukan audit dan kemudian kita juga melakukan penyelidikan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com