Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khoe Tjioe Liang, Dokter TNI di Balik Pengangkatan Jenazah 7 Pahlawan Revolusi

Kompas.com - 20/01/2020, 05:54 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pada 1980, Presiden Soeharto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya kepada Letkol Marinir TNI AL Winanto beserta kesembilan orang rekannya, termasuk dr Kho Tjioe Liang.

Kho Tjioe Liang merupakan seorang dokter keturunan Tionghoa berpangkat Letnan Satu (Lettu) Kesehatan di Korps Komando Operasi (KKO) yang kini telah berubah nama menjadi Korps Marinir.

Ia merupakan satu dari sembilan anggota Kesatuan Intai Para Amphibi (Kipam) Marinir yang kini telah menjadi Batalyon Intai Amfibi (Taifib).

Saat periode pasca-Gerakan 30 September 1966, dia bertugas mengevakuasi jenazah tujuh Pahlawan Revolusi yang berada di sumur Lubang Buaya.

Atas upaya yang dilakukan tim itulah, diketahui kondisi jenazah Pahlawan Revolusi tidak mengalami perusakan atau mutilasi secara mengerikan seperti digambarkan dalam film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984), yang menjadi tayangan wajib televisi pada masa Orde Baru.

Baca juga: Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

Dikubur di sumur tua

Dilansir dari buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran Sejak Nusantara Sampai Indonesia (2014) karya Iwan Santosa, operasi pengangkatan jenazah ketujuh Pahlawan Revolusi itu dimulai dengan manuver yang dilakukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) atau yang kini disebut Kopassus di bawah kepemimpinan Mayor (Inf) CI Santoso di kawasan Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965.

Kendala teknis pun dihadapi. Jenazah tersebut berada di dalam sebuah sumur tua berdiameter 0,75 meter dengan kedalaman 10 meter.

Lokasi sumur tersebut terpaut 3 meter dari rumah seorang guru aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca juga: Kisah John Lie, Perwira TNI Keturunan Tionghoa yang Kerap Lolos dari Kepungan Belanda

Posisi jenazah dalam kondisi terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas lantaran diduga dilemparkan secara sembarangan.

Selain itu, jenazah juga ditimbun dengan sampah kering, batang pohon pisang, daun singking, dan tanah secara berselang-seling.

Pada 4 Oktober 1966, sekitar pukul 02.30 WIB, Pangkostrad Mayjen Soeharto memerintahkan Kapten (Czi) Sukendar untuk meminta bantuan kepada Korps Marinir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com